Yasonna Laoly: Presiden Berwenang Penuh Tentukan Dewan Pengawas KPK

Kompas.com - 19/09/2019, 04:51 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Rapat kerja membahas pengambilan keputusan tingkat satu mengenai RUU Pemasyarakatan yang direvisi dari UU Nomor 12 Tahun 1995. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/ama. ANTARA FOTO/Indrianto Eko SuwarsoMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Rapat kerja membahas pengambilan keputusan tingkat satu mengenai RUU Pemasyarakatan yang direvisi dari UU Nomor 12 Tahun 1995. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM ( Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan, Presiden Joko Widodo memiliki wewenang untuk menunjuk Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tanpa melibatkan Panitia Seleksi (Pansel).

Sebab, kata Yasonna, waktu pergantian pimpinan KPK sudah dekat, yaitu Desember 2019.

"Hanya untuk pertama kali ini dia (Dewan Pengawas) ditunjuk sepenuhnya oleh presiden supaya cepat, karena sekarang kan transisinya sebentar lagi. Supaya pada saat nanti komisioner yang baru dibentuk badan pengawasnya sudah terbentuk," kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/9/2019).

Baca juga: Dewan Pengawas KPK Dinilai Berpotensi Ganggu Proses Penyelidikan


Kendati demikian, Yasonna mengatakan, presiden tetap bisa memutuskan menyeleksi Dewan Pengawas melalui panitia seleksi (Pansel) atau tidak.

"Terserah presiden (melalui pansel), kalau presiden menganggap bahwa itu masih bisa, silakan. Tetapi kewenangan itu sepenuhnya ada pada presiden," ujarnya.

Yasonna menjelaskan, untuk periode berikutnya, pemilihan dewan pengawas KPK tetap dilakukan melalui mekanisme pansel. Setelah itu, pemerintah akan mengkonsultasikan hasil pansel ke DPR.

Baca juga: Anggota Baleg: Presiden Harus Konsultasi dengan DPR untuk Pilih Dewan Pengawas KPK

Ia memastikan, bahwa DPR tak akan dilibatkan dalam pemilihan Dewan Pengawas KPK.

"Tidak memilih, beda dengan komisioner KPK. dia tidak memilih, konsultasi. Yang namanya konsultasi tetap kewenangan ada di tangan presiden," pungkasnya.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) pada rapat paripurna, Selasa (17/9/2019).

Adapun pasal Pasal 37E ayat (9) mengatur bahwa dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak diterimanya daftar nama calon (Dewan Pengawas KPK) dari panitia seleksi, Presiden Republik Indonesia menyampaikan nama calon kepada DPR untuk dikonsultasikan.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X