MK Diharapkan Bisa Cepat Rampungkan Uji Materi UU Pilkada

"Kalau kita lihat perkembangannya sih semakin cepat, tiga bulan harusnya bisa," pungkasnya.

Adapun dalam uji materi ini, para pemohon mempersoalkan ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 23 ayat 1 dan 3, serta Pasal 24 UU Pilkada.

Baca juga: Bertabrakan Dengan UU TNI dan Polri, UU Pilkada Perlu Direvisi

Dalam ketentuan itu, desain kelembagaan pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota masih berbentuk panitia pengawas (panwas) yang bersifat ad hoc (sementara).

Pemohon juga mempersoalkan ketentuan jumlah pengawas sebanyak tiga orang sebagaimana diatur dalam UU Pilkada.

Menurut pemohon, sejak berlakunya UU 7 tahun 2017, jumlah pengawas di tingkat kabupaten/kota yang telah diangkat menjadi Bawaslu bisa mencapai lima orang.