Bantu Kampanye, Pengusaha Akui Beri Uang Rp 300 Juta untuk Bowo Sidik Pangarso

Kompas.com - 11/09/2019, 17:31 WIB
Sidang lanjutan pemeriksaan saksi untuk terdakwa anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (11/9/2019). KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANSidang lanjutan pemeriksaan saksi untuk terdakwa anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Ardila Insan Sejahtera (AIS) Lamidi Jimat mengakui pernah menyerahkan uang Rp 300 juta secara bertahap untuk anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso.

Hal itu disampaikan Lamidi saat menjawab pertanyaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ikhsan Fernandi.

Bowo Sidik Pangarso dalam perkara ini merupakan terdakwa kasus suap terkait penagihan pembayaran utang PT AIS ke PT Djakarta Lloyd dan pekerjaan Penyediaan Bahan Bakar Minyak jenis Marine Fuel Oil (MFO) untuk kapal PT Djakarta Lloyd.

"Saksi kan telah serahkan uang Rp 250 juta ditambah Rp 50 juta itu bisa saksi jelaskan itu terkait apa? Apakah karena memang itu sudah dibantu penagihan utang dan dapat pekerjaan?" tanya jaksa Ikhsan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Baca juga: Jaksa Tunjukkan Amplop Uang Cap Jempol Bowo Sidik untuk Kampanye Pileg

Bowo Sidik Pangarso, kata Lamidi, menyampaikan kepada dirinya sedang kerepotan mengurus kampanye sebagai calon anggota DPR di daerah pemilihannya.

"Ya, mohon maaf karena saya orang Jawa, mohon maaf ya, beliau menyampaikan, 'Mas, aku lagi repot untuk kampanye, saya dibantu dululah pakai duitnya'. Lah itu pemahaman saya, jadi itu kami bantu," jawab Lamidi.

Menurut Lamidi, uang Rp 300 juta itu diserahkan secara bertahap. Setiap pengeluaran, ia memerintahkan bawahannya untuk mencatat di kertas tertentu.

Catatan itu yang ia tunjukkan ke Bowo saat bertemu di sebuah hotel di Jakarta.

"Iya itu catatan saya perlihatkan, kami jujur aja ya terbuka kan apa yang diminta beliau, kami menyampaikan catatan itu. Waktu itu ketemu di Dharmawangsa kalau enggak salah, lupa. Pertemuan itu enggak begitu lama, Pak," kata dia.

Baca juga: Bowo Sidik Disebut Usulkan PT Pupuk Indonesia Jajaki Kerja Sama dengan PT HTK

Dalam kasus ini, Bowo didakwa menerima suap Rp 300 juta dari Lamidi Jimat.

Penerimaan uang itu karena Bowo telah membantu perusahaan Lamidi menagihkan pembayaran utang ke PT Djakarta Lloyd sekitar Rp 2 miliar.

Kemudian, agar perusahaan Lamidi bisa mendapatkan pekerjaan Penyediaan Bahan Bakar Minyak jenis Marine Fuel Oil (MFO) untuk kapal-kapal PT Djakarta Lloyd.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Nasional
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X