Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politikus PKS Minta Pemerintah Buktikan Ada Kelompok Terafiliasi ISIS di Papua

Kompas.com - 07/09/2019, 16:43 WIB
Ardito Ramadhan,
Khairina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Politikus Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil meminta pemerintah membuktikan adanya aktivitas kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang terafiliasi dengan ISIS di Papua.

"Saya no comment dulu, buktikan saja itu jaringan mana, siapa, dan lain sebagainya, berapa lama mereka sudah bercokol di sana," kata Nasir usai sebuah diskusi di kawasan Menteng, Sabtu (7/9/2019).

Nasir kemudian menilai intelijen telah kecolongan bila benar-benar ada kelompok terafiliasi ISIS di Papua.

Baca juga: Polri Deteksi Kelompok Terafiliasi ISIS di Papua Sejak 2 Tahun Lalu

Ia mengaku heran karena karakteristik kelompok ISIS mudah dikenali sehingga harusnya intelijen tidak boleh kecolongan.

"Jadi harapan kami ya sampaikan secara terang benderang terkait dengan itu dan jangan sampai kemudian ada hal-hal berkembang tidak seperti yang di lapangan," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, ada kelompok yang terafiliasi dengan Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS di Papua.

"Sebagai catatan, terdapat kelompok lain yang berafiliasi dengan ISIS telah menyerukan jihad di tanah Papua," kata Ryamizard dalam rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019).

Baca juga: Polri Sebut Kelompok Terafiliasi ISIS di Papua Aktif Setahun Terakhir

Ryamizard mengatakan, selain ada kelompok yang ditunggangi ISIS, ada tiga kelompok yang terindikasi berada di belakang pemberontak di Papua, yaitu kelompok pemberontak bersenjata, kelompok pemberontak politik, dan kelompok klandestin atau rahasia.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan, kelompok tersebut aktif selama setahun terakhir dan sempat berencana melakukan aksi pengeboman di Polres Manokwari.

"Salah satu yang sudah dilakukan upaya penegakan hukum oleh Densus 88, upaya melakukan pengeboman di Polres Manokwari," ujar Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (6/9/2019).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com