Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhan Sebut Kelompok Terafiliasi ISIS di Papua, Anggota Komisi I: Itu Dugaan karena Beredar di Medsos

Kompas.com - 06/09/2019, 10:57 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, pernyataan Menteri Ryamizard Ryacudu terkait adanya kelompok yang terafiliasi dengan Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS di Papua, hanya dugaan pemerintah.

Pihaknya tidak membahas lebih lanjut pernyataan Menhan tersebut dalam rapat kerja di Komisi I.

"Begini, tadi itu (ISIS di Papua) hanya dugaan bisa jadi seperti ada itu juga, tunggangi, tetapi (Menhan dan Komisi I) tidak ada pembahasan lebih jauh lagi," kata Abdul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/9/2019).

Baca juga: Menhan Sebut Ada Kelompok Terafiliasi ISIS di Papua

Menurut dia, muncul dugaan bisa jadi kericuhan di Papua ditunggangi kelompok yang terafiliasi dengan ISIS kaena muncul video terkait di media sosial.

Kendati demikian, kata dia, bisa jadi informasi ini merupakan penyesatan oleh orang-orang tak bertangung jawab. 

"Dugaan karena beredar di sosial media kan, itu kan bisa dibuat atau mungkin dilakukan oleh orang tak bertanggung jawab karena memang juga kenyataannya kita cari siapa yang bertanggung jawab, enggak ada," ujar dia. 

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu mengatakan, ada kelompok yang terafiliasi dengan Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS di Papua. 

"Sebagai catatan, terdapat kelompok lain yang berafiliasi dengan ISIS telah menyerukan jihad di tanah Papua," kata Ryamizard dalam rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019).

Baca juga: Kuliah di Mojokerto, 5 Mahasiswa asal Papua Mendapatkan SIM Gratis

Selain ada kelompok yang ditunggangi ISIS, menurut dia, ada tiga kelompok yang terindikasi berada di belakang pemberontak di Papua, yaitu kelompok pemberontak bersenjata, kelompok pemberontak politik, dan kelompok klandestin atau rahasia.

Ryamizard mengatakan, TNI-Polri harus bijak dalam menghadapi kelompok-kelompok tersebut. TNI dan Polri, kata dia, juga harus selalu siap bersinergi untuk mempertahankan NKRI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com