Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSI Beryukur Bisa Bantu Pulangkan 14 WNI Korban Nikah Paksa di China

Kompas.com - 06/09/2019, 17:28 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 14 perempuan warga negara Indonesia (WNI) korban pernikahan paksa di China akhirnya kembali ke Tanah Air pada awal pekan ini.

Menurut Partai Solidaritas Indonesia (PSI), 14 perempuan itu kembali ke Indonesia setelah dibantu advokasi.

"PSI mengucapkan puji syukur kepada Tuhan YME karena 14 korban human trafficking di Tiongkok telah kembali ke Indonesia dengan selamat," kata kuasa hukum keluarga korban dan anggota Lembaga bantuan hukum (LBH) PSI, Muannas Alaidid, dalam jumpa pers di Kantor DPP PSI, Jakarta, Jumat (8/9/2019).

Para korban yang masih berusia belia itu hari ini dikumpulkan di Kantor DPP PSI, di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Baca juga: Hendak Dibawa ke Jakarta, 4 Gadis NTT Diduga Korban Human Trafficking Selamat karena Menangis

Sambil menangis, sejumlah korban yang mengenakan masker dan kacamata hitam bercerita bagaimana mereka mendapat penyiksaan selama berada di China.

Kasus perdagangan manusia ini terungkap saat Muannas menjadi calon legislatif di dapil Karawang, Bekasi, dan Purwakarta.

Saat berkampanye, ia dimintai tolong keluarga untuk menjadi kuasa hukum agar korban dapat dipulangkan ke Indonesia.

Para korban itu berasal dari Purwakarta, Subang, Bandung, Tangerang, dan Tegal. Korban diiming-imingi pekerjaan dan gaji besar sebagai penjual kosmetik di China.

Ternyata korban malah dinikahkan dengan pria setempat, dengan surat izin orangtua yang dipalsukan. Dari pengakuan korban, mereka diperjualbelikan oleh calo dengan harga Rp 400 juta per orang.

"Kemudian, dengan jaringan PSI di sana, kami membantu korban agar bisa keluar dari penyekapan, termasuk menyediakan transportasi dan penginapan sampai para korban sampai di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Baijing dengan selamat," ucap Muannas.

Baca juga: PSI Lapor soal Korban Human Trafficking di China, Grace Bilang Jokowi Langsung Telepon Menlu

Muannas mengatakan, hukum lokal yang rumit membuat proses pemulangan korban berlangsung lama dan berlarut-larut.

Akhirnya pada Juli 2019, ketika beraudiensi dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, PSI menyampaikan masalah ini.

Di depan sejumlah kader PSI, Jokowi menelepon Menlu Retno Marsudi agar kasus ini menjadi perhatian khusus.

"Terima kasih kami ucapkan kepada Presiden Jokowi yang sangat responsif, langsung turun tangan mengatasi masalah ini," kata Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka, pada kesempatan yang sama.

Atas nama keluarga, PSI juga berterima kasih kepada Kementerian Luar Negeri, Polri, Kementerian Sosial, dan pihak lain yang membantu proses pemulangan korban ke Tanah Air.

Para korban saat ini masih menjalani masa rehabilitasi di Rumah Aman Kementerian Sosial di Bambu Apus, Jakarta Timur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com