Kompas.com - 05/09/2019, 13:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — DPR telah menyusun rancangan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Draf rancangan tersebut tengah dibahas dalam rapat paripurna DPR, Kamis (5/9/2019).

Ada beberapa poin yang disorot dalam draf tersebut, salah satunya soal tugas dan wewenang KPK yang termuat dalam Pasal 6.

Terlihat ada penambahan tugas dan wewenang KPK dalam rancangan revisi UU tersebut, antara lain dalam fungsi pencegahan.

Baca juga: Jika Revisi UU Disahkan, KPK Punya Wewenang SP3 Kasus yang Tak Selesai dalam Setahun

Pada UU KPK yang lama, tugas KPK:

  1. Berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
  2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
  3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
  4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
  5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam draf revisi UU KPK, ada beberapa ketentuan yang masih sama dan ada juga penambahan tugas KPK.

 

Baca juga: Anggota Komisi III Sebut Revisi UU KPK Sejalan dengan Pidato Jokowi

Tugas yang ditambahkan dalam Pasal 6:

  1. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi;
  2. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
  3. Monitor penyelenggaraan pemerintahan negara; dan
  4. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan adanya penambahan tugas untuk melakukan pencegahan, Pasal 7 yang memuat kewenangan KPK juga diubah dan ditambahkan.

Baca juga: Tok! Seluruh Fraksi di DPR Setuju Revisi UU KPK

Untuk tugas pencegahan, sebagaimana termuat dalam draf revisi UU KPK, kewenangan KPK adalah sebagai berikut:

  1. Melaksanakan supervisi dan koordinasi atas pelaksanaan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara oleh masing-masing instansi, kementerian, dan lembaga;
  2. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
  3. Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring pendidikan;
  4. Merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
  5. Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat; dan
  6. Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, KPK wajib membuat laporan pertanggungjawaban satu kali dalam satu tahun kepada presiden, DPR, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Sementara itu, kewenangan atas tugas baru untuk memonitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara termuat dalam perubahan ketentuan Pasal 9.

Baca juga: Ngebut, Baleg DPR Targetkan Revisi UU KPK Selesai dalam Tiga Pekan

Bunyinya berubah menjadi sebagai berikut:

  1. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan;
  2. Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi; dan
  3. Melaporkan kepada presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tidak dilaksanakan.

Kemudian, dalam melaksanakan tugas untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam draf revisi UU KPK tersebut, KPK berwenang melakukan tindakan hukum yang diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan isi dari penetapan hakim atau putusan pengadilan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Serahkan 1,5 Juta Sertifikat Hak Atas Tanah untuk Warga 34 Provinsi

Jokowi Serahkan 1,5 Juta Sertifikat Hak Atas Tanah untuk Warga 34 Provinsi

Nasional
Anggota Timsus Ungkap Kejanggalan Kasus Tewasnya Brigadir J, Salah Satunya Barang Bukti Kurang

Anggota Timsus Ungkap Kejanggalan Kasus Tewasnya Brigadir J, Salah Satunya Barang Bukti Kurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Pergantian Panglima TNI Jelang Pemilu 2024, Bukan Yudo Margono lalu Siapa?

GASPOL! Hari Ini: Pergantian Panglima TNI Jelang Pemilu 2024, Bukan Yudo Margono lalu Siapa?

Nasional
KPK Tahan Kepala Kanwil BPN Riau yang Diduga Terima Suap

KPK Tahan Kepala Kanwil BPN Riau yang Diduga Terima Suap

Nasional
Survei Indikator: Elektabilitas Ganjar 28,6 Persen, Puan hanya 2,4 Persen

Survei Indikator: Elektabilitas Ganjar 28,6 Persen, Puan hanya 2,4 Persen

Nasional
Melalui Dai Ambassador Dompet Dhuafa, South East Asia Group Berikan Bantuan Rp 50 Juta untuk Korban Gempa Cianjur

Melalui Dai Ambassador Dompet Dhuafa, South East Asia Group Berikan Bantuan Rp 50 Juta untuk Korban Gempa Cianjur

Nasional
KPK Telusuri Dugaan Pengumpulan Uang oleh Rektor Unila Terkait Calon Mahasiswa 'Titipan'

KPK Telusuri Dugaan Pengumpulan Uang oleh Rektor Unila Terkait Calon Mahasiswa "Titipan"

Nasional
DPR Diharap Tanyakan 7 Poin Persoalan di Uji Kelayakan Calon Panglima TNI

DPR Diharap Tanyakan 7 Poin Persoalan di Uji Kelayakan Calon Panglima TNI

Nasional
KPK Duga Kas BUMD Sumsel PT SMS Mengalir Keluar Tanpa Bukti Jelas

KPK Duga Kas BUMD Sumsel PT SMS Mengalir Keluar Tanpa Bukti Jelas

Nasional
Soal Sprin Penyelidikan Kasus Yosua, Hendra Kurniawan: Itu Langsung dari Ferdy Sambo

Soal Sprin Penyelidikan Kasus Yosua, Hendra Kurniawan: Itu Langsung dari Ferdy Sambo

Nasional
Survei Indikator Politik, Hanya 1,9 Persen Pemilih Golkar yang Dukung Airlangga Hartarto Jadi Capres

Survei Indikator Politik, Hanya 1,9 Persen Pemilih Golkar yang Dukung Airlangga Hartarto Jadi Capres

Nasional
Soal Penjodohan Prabowo-Ganjar, Fadli Zon: Semua Kemungkinan Masih Terbuka

Soal Penjodohan Prabowo-Ganjar, Fadli Zon: Semua Kemungkinan Masih Terbuka

Nasional
Yudo Margono Jalani 'Fit and Proper Test' Calon Panglima TNI Besok, Komisi I: Digelar Terbuka

Yudo Margono Jalani "Fit and Proper Test" Calon Panglima TNI Besok, Komisi I: Digelar Terbuka

Nasional
Survei Indikator: Pendukung AHY Lebih Banyak Pilih Anies Baswedan sebagai Capres

Survei Indikator: Pendukung AHY Lebih Banyak Pilih Anies Baswedan sebagai Capres

Nasional
Partai Republik Gugat KPU ke PTUN, Buntut Dinyatakan Tak Lolos Verifikasi Administrasi

Partai Republik Gugat KPU ke PTUN, Buntut Dinyatakan Tak Lolos Verifikasi Administrasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.