Pakar Hukum Sarankan Jokowi Batasi Jumlah Menteri dari Parpol

Kompas.com - 04/09/2019, 13:34 WIB
Pakar hukum tata negara dalam konferensi pers Konferensi Nasional Hukum Tata Negara di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (4/9/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOPakar hukum tata negara dalam konferensi pers Konferensi Nasional Hukum Tata Negara di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (4/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Konferensi Nasional Hukum Tata Negara yang diikuti para pakar hukum tata negara di Indonesia akan menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo.

Rekomendasi itu terkait pembentukan kabinet menteri pada pemerintahan baru Joko Widodo-Kiai Haji Ma'ruf Amin periode 2019-2024.

"Mestinya sih minggu ini atau minggu depan harus sudah diserahkan. Pak Presiden mintanya cepat ya untuk mendapatkan masukan konkret dari kami," kata salah satu peserta konferensi Bivitri Susanti dalam konferensi pers di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (4/9/2019).

Wanita yang juga pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Jentera itu merinci, ada empat rekomendasi yang akan diberikan kepada Presiden.

Baca juga: Jokowi Minta Tak Diganggu Susun Kabinet, Nasdem: Partai Koalisi Sudah Tahu

Pertama, yakni terkait posisi tawar Presiden Jokowi dengan partai politik koalisinya dalam hal penyusunan kabinet.

Ia menyatakan, UU Kementerian Negara dan praktik ketatanegaraan yang berdampak pada terbentuknya koalisi politik ternyata sangat membatasi hak prerogatif Presiden dalam penentuan kabinet.

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti dalam diskusi di Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Minggu (9/9/2018).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti dalam diskusi di Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Minggu (9/9/2018).
Pasalnya, Presiden pada akhirnya mau tidak mau harus memperhitungkan secara politik daya tawar parpol dalam pemerintahan.

"Padahal di sisi lain, ada keinginan kuat untuk memiliki kabinet yang lebih profesional. Karenanya, penting untuk membatasi jumlah menteri yang berasal dari parpol," ujar Bivitri.

Baca juga: Megawati Minta Kabinet Jokowi Tak Buru-buru Disusun

Kedua, yakni berkaitan dengan postur kabinet serta komposisi menteri untuk membentuk mesin pemerintahan yang efektif.

"Kabinet yang berjumlah proporsional perlu dipikirkan sesuai dengan program kerja dan urusan-urusan yang diatur dalam konstitusi," ucapnya.

Presiden dinilai perlu kembali mempertimbangkan efektivitas menteri koordinator, mendorong UU Lembaga Kepresidenan sebagai penyempurnaan dari UU Kementerian Negara dan pembentukan lembaga yang menyatukan fungsi terkait dengan peraturan perundang-undangan di internal pemerintah.

Ketiga, Presiden disarankan meningkatkan relasia antara eksekutif dengan legislatif dalam konteks menjalankan pemerintahan yang efektif.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sanksi Bagi Prajurit TNI yang Tak Bisa Jaga Jempol Istri Dinilai Beri Efek Jera

Sanksi Bagi Prajurit TNI yang Tak Bisa Jaga Jempol Istri Dinilai Beri Efek Jera

Nasional
Kenangan Wapres Kalla, dari Pidato Tanpa Teks Hingga Ogah Diatur Istri

Kenangan Wapres Kalla, dari Pidato Tanpa Teks Hingga Ogah Diatur Istri

Nasional
Kekecewaan dan Harapan Menteri Yohana atas RUU PKS...

Kekecewaan dan Harapan Menteri Yohana atas RUU PKS...

Nasional
Dosen UGM: Jujur, Saya Malu Punya Anggota Dewan Seperti Hanum Rais

Dosen UGM: Jujur, Saya Malu Punya Anggota Dewan Seperti Hanum Rais

Nasional
Dihukum Gara-gara 'Kicauan' Istri, Peltu YNS Tidak Dipecat dari TNI AU

Dihukum Gara-gara 'Kicauan' Istri, Peltu YNS Tidak Dipecat dari TNI AU

Nasional
Kehangatan Surya Paloh-Prabowo, Jawaban Penolakan Nasdem atas Gerindra

Kehangatan Surya Paloh-Prabowo, Jawaban Penolakan Nasdem atas Gerindra

Nasional
Istri Hujat Wiranto di Medsos, Serda J Dikurung 14 Hari

Istri Hujat Wiranto di Medsos, Serda J Dikurung 14 Hari

Nasional
BEM SI: Senin Ini, Kebetulan Tidak Ada Demonstrasi

BEM SI: Senin Ini, Kebetulan Tidak Ada Demonstrasi

Nasional
Kemensos Gandeng Kemenlu untuk Edukasi Tantangan dan Peluang Masyarakat ASEAN

Kemensos Gandeng Kemenlu untuk Edukasi Tantangan dan Peluang Masyarakat ASEAN

Nasional
KPK Sita Rupiah dan Dollar AS Saat Geledah Rumdin Bupati Lampung Utara

KPK Sita Rupiah dan Dollar AS Saat Geledah Rumdin Bupati Lampung Utara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Cerita Kalla Pidato Tanpa Teks | Temuan Potensi Penipuan BPJS Kesehatan

[POPULER NASIONAL] Cerita Kalla Pidato Tanpa Teks | Temuan Potensi Penipuan BPJS Kesehatan

Nasional
Setelah Penusukan Wiranto, Luhut Panjaitan Tak Takut Temui Masyarakat

Setelah Penusukan Wiranto, Luhut Panjaitan Tak Takut Temui Masyarakat

Nasional
[POPULER SEPEKAN] Wiranto Ditusuk di Banten | Sikap Arteria Dahlan ke Emil Salim

[POPULER SEPEKAN] Wiranto Ditusuk di Banten | Sikap Arteria Dahlan ke Emil Salim

Nasional
Organisasi Mahasiswa Sarankan Jokowi Istirahatkan Wiranto

Organisasi Mahasiswa Sarankan Jokowi Istirahatkan Wiranto

Nasional
Nasdem dan Gerindra Sepakat Amandemen UUD 1945 Secara Menyeluruh

Nasdem dan Gerindra Sepakat Amandemen UUD 1945 Secara Menyeluruh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X