Wakil Ketua Komisi III Janji Kritik Masyarakat soal Capim KPK Jadi Masukan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III Herman Hery mengatakan, kritik dari masyarakat terkait calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) akan menjadi masukan dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

Seperti diketahui Komisi III akan menggelar fit and proper test terhadap 10 capim KPK yang lolos hingga tahap akhir. 

"Si A atau si B kami belum tahu, bahwa ada polemik pro kontra ya silakan saja, itu menjadi masukan buat kami," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Baca juga: Ketua KPK Apresiasi Dukungan Publik untuk Capim KPK yang Berintegritas

Herman memastikan, proses fit and proper test capim KPK di komisi III akan terbuka dan independen. Ia mengatakan, setiap fraksi berhak menyampaikan pendapatnya dalam proses tersebut.

"Di DPR komisi 3 ini terdiri dari sekian fraksi dan sekian puluh orang, yang mana suara setiap orang bisa beda-beda. Pendapat setiap orang bisa beda-beda. Oleh sebab itu, saya katakan proses fit and proper test nanti independen dan terbuka," ujarnya.

Herman berharap Presiden Joko Widodo segera menyerahkan 10 nama capim KPK agar segera dibahas di Komisi III.

"Kalau perlu minggu ini lebih baik (diserahkan presiden 10 nama capim KPK)! Toh tidak perlu berlama-lama kan. Kalau bisa dalam 3 sampai 4 hari kerja. Jadi tidak usah tarik menarik," tuturnya.

Kendati demikian, Herman menegaskan Komisi III tidak memaksa presiden untuk secepatnya menyerahkan sepuluh nama capim KPK tersebut. Ia mengatakan, komisi III hanya bisa menunggu langkah presiden.

"Kami hanya menjalankan fungsi tugas kami sesuai aturan, semua itu ada di pansel dan presiden. Jika pansel berhenti, ya kami kan hanya menunggu saja. Kami tidak dalam kepentingan untuk mempercepat memperlambat kenapa sekarang, kenapa besok. Tidak dalam kepentingan itu," pungkasnya.

Sebelumnya, proses seleksi calon pimpinan KPK telah diselesaikan oleh panitia seleksi (Pansel). Senin (2/9/2019) sore, Pansel menyerahkan 10 nama peserta yang lolos kepada presiden Joko Widodo.

Kendati demikian, banyak pihak meminta presiden memerhatikan lagi capim KPK yang telah diserahkan oleh pansel.

Adapun, sejumlah guru besar dari berbagai universitas berencana mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Jokowi Dipersilakan Kirim Catatan Khusus soal 10 Capim KPK ke DPR

Mereka meminta Presiden memilih 10 Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( Capim KPK) yang berintegritas, di tengah terpaan isu adanya Capim yang bermasalah.

Dalam surat tersebut, para guru besar meminta Jokowi memperhatikan betul integritas dan kredibilitas Capim KPK yang akan disodorkan ke DPR.

Mereka juga meminta Presiden menengok rekam jejak para Capim KPK yang nantinya akan disodorkan ke DPR untuk dipilih.