Dialog dengan Tokoh Papua, Pemerintah Tolak Bahas Opsi Referendum

Kompas.com - 31/08/2019, 07:56 WIB
Menkopolhukam Wiranto saat usai rapat dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/8/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinMenkopolhukam Wiranto saat usai rapat dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/8/2019).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Khairina

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Kemanan Wiranto memastikan pemerintah terus melakukan dialog untuk meredakan situasi Papua yang tengah bergejolak.

Namun, dalam dialog itu pemerintah menolak membahas opsi referendum untuk memerdekakan Papua.

Hal itu disampaikan Wiranto usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi terkait permasalahan di Papua.

"Kita sudah lakukan berbagai upaya agar suasana yang panas berangsur-angsur pulih, tadi siang udah temui dari papua tokoh masyarakat, para pemuda, juga ada perwakilan duduk di DPD, DPR, kita bicara apa yang terjadi disana," kata Wiranto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Baca juga: Wiranto: 10 Senjata TNI yang Dirampas di Deiyai Sudah Dikembalikan

Wiranto menyebut, dialog yang dilakukan pemerintah dan tokoh Papua tidak dilakukan dalam forum yang salah menyalahkan.

Namun, pemerintah dan para tokoh Papua yang hadir bicara bagaimana segera bisa menghentikan kerusuhan bisa berubah menjadi suasana damai.

"Tidak mungkin bisa dilakukan dialog kalau rusuh. Jadi rusuh tenang dulu baru bisa dialog," kata dia.

Rencananya, Presiden Jokowi juga akan bertemu dengan para tokoh dari Papua dalam waktu dekat.

Namun, Wiranto menegaskan dialog antara pemerintah dan tokoh yang mewakili Papua tak akan membahas opsi referendum.

Pemerintah tak akan memberi kesempatan Papua untuk menentukan nasibnya sendiri dan lepas dari Indonesia.

"Kesepakatan kita tidak bicara referendum. Tidak bicara kemerdekaan. NKRI harga mati, sudah kesepakatan kita bersama keputusan PBB, Papua, Papua Barat jadi bagian sah dari Indonesia," kata dia.

Baca juga: Wiranto: Kami Tahu Siapa Penumpang Gelap dalam Kerusuhan di Papua

Diberitakan, gejolak dan kerusuhan di wilayah Papua masih terus terjadi buntut tindakan rasisme yang dilakukan sekelompok orang terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, 17 Agustus 2019 lalu.

Aksi protes atas dugaan tindak rasisme terhadap mahasiswa Papua di Jayapura berlangsung anarkistis, Kamis (29/8/2019) kemarin.

Setelah sebelumnya membakar kantor Majelis Rakyat Papua, massa membakar kantor Telkom, kantor pos, dan sebuah SPBU yang berjejer di samping kantor BTN di Jalan Koti, Jayapura.

Sehari sebelumnya, demo berujung kontak senjata di Deiyai menewaskan dua warga sipil dan satu prajurit TNI.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU Atur Mekanisme Hak Pilih Pasien Positif Covid-19 pada Pilkada 2020

KPU Atur Mekanisme Hak Pilih Pasien Positif Covid-19 pada Pilkada 2020

Nasional
Ahli Epidemiologi Sebut Kota Bogor Aman untuk Terapkan 'New Normal'

Ahli Epidemiologi Sebut Kota Bogor Aman untuk Terapkan "New Normal"

Nasional
KPU Pastikan Pasien Positif Covid-19 Dapat Gunakan Hak Pilih pada Pilkada 2020

KPU Pastikan Pasien Positif Covid-19 Dapat Gunakan Hak Pilih pada Pilkada 2020

Nasional
FKM UI: Jakarta Aman dari Covid-19 jika Kasus Harian di Bawah 100 selama Satu Pekan

FKM UI: Jakarta Aman dari Covid-19 jika Kasus Harian di Bawah 100 selama Satu Pekan

Nasional
KPU: Konser Musik Dilarang pada Kampanye Pilkada 2020

KPU: Konser Musik Dilarang pada Kampanye Pilkada 2020

Nasional
UPDATE 6 Juni: RS Darurat Wisma Atlet Rawat 564 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 6 Juni: RS Darurat Wisma Atlet Rawat 564 Pasien Positif Covid-19

Nasional
KPU Gelar Uji Publik Rancangan PKPU tentang Pilkada 2020

KPU Gelar Uji Publik Rancangan PKPU tentang Pilkada 2020

Nasional
Program Tapera Dikritik Buruh dan Pengusaha, Istana Angkat Bicara

Program Tapera Dikritik Buruh dan Pengusaha, Istana Angkat Bicara

Nasional
Diminta Jadi Ketum Gerindra Lagi, Prabowo Patuhi Keputusan Partai

Diminta Jadi Ketum Gerindra Lagi, Prabowo Patuhi Keputusan Partai

Nasional
Menghadirkan Pancasila di Era 'New Normal'

Menghadirkan Pancasila di Era "New Normal"

Nasional
Penangkapan Nurhadi Dinilai Tak Cukup, KPK Diminta Kembangkan Dugaan Pencucian Uang dan Obstruction of Justice

Penangkapan Nurhadi Dinilai Tak Cukup, KPK Diminta Kembangkan Dugaan Pencucian Uang dan Obstruction of Justice

Nasional
Ini 3 Penyebab Maraknya Penggunaan Narkoba Menurut BNN, Dianggap Aib hingga Gaya Hidup

Ini 3 Penyebab Maraknya Penggunaan Narkoba Menurut BNN, Dianggap Aib hingga Gaya Hidup

Nasional
[UPDATE] Covid-19 5 Juni: Depok Tambah 6 Kasus Positif Baru, Total Jadi 578 Pasien

[UPDATE] Covid-19 5 Juni: Depok Tambah 6 Kasus Positif Baru, Total Jadi 578 Pasien

Nasional
BNN: Banyak Pengedar Narkoba Divonis Hukuman Mati, tapi Pelaksanaannya Belum

BNN: Banyak Pengedar Narkoba Divonis Hukuman Mati, tapi Pelaksanaannya Belum

Nasional
85 Tahun Syafii Maarif, Azyumardi Azra: Dia Seorang Demokrat

85 Tahun Syafii Maarif, Azyumardi Azra: Dia Seorang Demokrat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X