Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dialog dengan Tokoh Papua, Pemerintah Tolak Bahas Opsi Referendum

Kompas.com - 31/08/2019, 07:56 WIB
Ihsanuddin,
Khairina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Kemanan Wiranto memastikan pemerintah terus melakukan dialog untuk meredakan situasi Papua yang tengah bergejolak.

Namun, dalam dialog itu pemerintah menolak membahas opsi referendum untuk memerdekakan Papua.

Hal itu disampaikan Wiranto usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi terkait permasalahan di Papua.

"Kita sudah lakukan berbagai upaya agar suasana yang panas berangsur-angsur pulih, tadi siang udah temui dari papua tokoh masyarakat, para pemuda, juga ada perwakilan duduk di DPD, DPR, kita bicara apa yang terjadi disana," kata Wiranto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Baca juga: Wiranto: 10 Senjata TNI yang Dirampas di Deiyai Sudah Dikembalikan

Wiranto menyebut, dialog yang dilakukan pemerintah dan tokoh Papua tidak dilakukan dalam forum yang salah menyalahkan.

Namun, pemerintah dan para tokoh Papua yang hadir bicara bagaimana segera bisa menghentikan kerusuhan bisa berubah menjadi suasana damai.

"Tidak mungkin bisa dilakukan dialog kalau rusuh. Jadi rusuh tenang dulu baru bisa dialog," kata dia.

Rencananya, Presiden Jokowi juga akan bertemu dengan para tokoh dari Papua dalam waktu dekat.

Namun, Wiranto menegaskan dialog antara pemerintah dan tokoh yang mewakili Papua tak akan membahas opsi referendum.

Pemerintah tak akan memberi kesempatan Papua untuk menentukan nasibnya sendiri dan lepas dari Indonesia.

"Kesepakatan kita tidak bicara referendum. Tidak bicara kemerdekaan. NKRI harga mati, sudah kesepakatan kita bersama keputusan PBB, Papua, Papua Barat jadi bagian sah dari Indonesia," kata dia.

Baca juga: Wiranto: Kami Tahu Siapa Penumpang Gelap dalam Kerusuhan di Papua

Diberitakan, gejolak dan kerusuhan di wilayah Papua masih terus terjadi buntut tindakan rasisme yang dilakukan sekelompok orang terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, 17 Agustus 2019 lalu.

Aksi protes atas dugaan tindak rasisme terhadap mahasiswa Papua di Jayapura berlangsung anarkistis, Kamis (29/8/2019) kemarin.

Setelah sebelumnya membakar kantor Majelis Rakyat Papua, massa membakar kantor Telkom, kantor pos, dan sebuah SPBU yang berjejer di samping kantor BTN di Jalan Koti, Jayapura.

Sehari sebelumnya, demo berujung kontak senjata di Deiyai menewaskan dua warga sipil dan satu prajurit TNI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com