Bangun Ibu Kota Baru, Pemerintah Tak Mau Ulangi Kesalahan Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Bambang Brodjonegoro mengakui, ada kesalahan konsep dalam membangun DKI Jakarta sebagai ibu kota.

Akibatnya, saat ini Jakarta menanggung beban yang sangat berat. Mulai dari pusat pemerintahan, pusat industri, pusat ekonomi dan pusat jasa. Semuanya dibebankan di Jakarta.

Ia pun memastikan kesalahan tersebut tidak akan terulang saat membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur.

"Kota (ibu kota baru) ini didesain bukan untuk menjadi kota besar. Maka, diharapkan tidak mengulang (kesalahan) Jakarta,” ujar Bambang di Menara Kompas, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

"Kenapa Jakarta kacau? Karena dia pusat segalanya," kata dia.

Baca juga: Jadi Ibu Kota Negara, Pemkab Penajam Paser Utara Minta Masukan Akademisi UGM

Salah satu kesalahan pada Jakarta adalah tidak ditetapkannya luas wilayah yang besar sedari awal.

Bambang mencontohkan pembangunan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta yang juga tidak langsung besar. Melainkan setahap demi setahap hingga sebesar saat ini.

"Nah, sekarang mau membebaskan lahan untuk runway itu sampai Rp 4 triliun coba," ujar Bambang.

Sementara, ibu kota baru sudah ditetapkan luas wilayahnya dari awal, 180.000 hektare. Wilayah itu dipastikan, tidak akan berkurang, apalagi tidak bertambah.

Baca juga: Bappenas: UU Belum Terbit, Pembangunan Ibu Kota Seperti Bangun Kota Baru

Dengan demikian, segala pembangunannya terencana dengan baik.

Nantinya, apabila ibu kota sebagai pusat pemerintahan bukan menjadi kota besar di Indonesia, tidak akan menjadi persoalan.

Ia mencontohkan ibu kota negara lain yang pusat pemerintahannya lepas dari industri dan kegiatan ekonomi, yakni Amerika Serikat. Ibu Kota AS adalah Washington DC, sedangkan New York menjadi kota bisnis yang padat penduduk.

"Ini masalahnya semua orang ribut karena sejak lahir tahunya ibu kota ya di Jakarta. Jadi bayangin ibu kota harus kayak Jakarta," kata Bambang.