Ucapkan Takbir, Saksi Sidang Bowo Sidik Mengaku Tak Pernah Dengar Fee

Kompas.com - 28/08/2019, 20:36 WIB
Jaksa Komisi Pembersntasan Korupsi (KPK) menghadirkan 4 orang sebagai saksi di persidangan terdakwa anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso, Rabu (28/8/2019).Adapun empat orang yang dihadirkan adalah Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) Aas Asikin Idat, Direktur Pemasaran PIHC Achmad Tossin Sutawikara, mantan Direktur Utama PT PILOG Ahmadi Hasan dan General Manager of Finance PT HTK Mashud Masjono. KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANJaksa Komisi Pembersntasan Korupsi (KPK) menghadirkan 4 orang sebagai saksi di persidangan terdakwa anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso, Rabu (28/8/2019).Adapun empat orang yang dihadirkan adalah Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) Aas Asikin Idat, Direktur Pemasaran PIHC Achmad Tossin Sutawikara, mantan Direktur Utama PT PILOG Ahmadi Hasan dan General Manager of Finance PT HTK Mashud Masjono.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG), Ahmadi Hasan membantah adanya penerimaan fee terkait kesepakatan kerja sama pekerjaan pengangkutan dan atau sewa kapal antara PT PILOG dan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK).

Hal itu disampaikan Ahmadi saat menjadi saksi di sidang anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso, terdakwa kasus dugaan suap terkait kesepakatan kerja sama sewa kapal untuk distribusi amonia tersebut.

Dalam kasus ini, Ahmadi merupakan orang yang menandatangani nota kesepahaman dengan Direktur PT HTK Taufik Agustono.

Nota itu pada intinya menyebutkan, PT PILOG akan menyewa kapal MT Griya Borneo milik PT HTK. Sebaliknya, PT HTK akan menyewa kapal MT Pupuk Indonesia milik PT PILOG.

Mulanya, jaksa KPK Ikhsan Fernandi menanyakan apakah Ahmadi pernah mendengar atau diajak bicara soal adanya commitment fee ke Bowo terkait kerja sama tersebut.

"Tidak pernah, Pak, karena bisnis PT PILOG dan PT HTK, itu bisnis murni," jawab Ahmadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Baca juga: Asty Ungkap soal Uang untuk Dirut PT PILOG dengan Istilah Donat

Mendengar jawaban Ahmadi, jaksa Ikhsan menanyakan apakah dari perjanjian kerja sama itu dia menerima sejumlah fee.

"Tidak ada. Saya sampaikanlah Pak, bismillahirrahmanirrahim, Allahuakbar, Allahuakbar, saya selama bekerja sama antara PT HTK dan PT PILOG, saya tidak pernah menerima fee, Pak," ujar dia.

Jaksa pun menyinggung pertemuan Ahmadi dengan Marketing Manager PT HTK, Asty Winasti di Pasific Place.

Di dalam dakwaan jaksa terhadap Asty, Ahmadi disebut menerima fee 14.700 dollar AS dalam bungkusan coklat Patchi di Pasific Place.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PSI: Gubernur Anies Jadi Harapan Terakhir, Jika Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI Disetujui

PSI: Gubernur Anies Jadi Harapan Terakhir, Jika Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI Disetujui

Nasional
Bawaslu: Masih Ada 47 Kabupaten/Kota yang Bermasalah Soal Distribusi Logistik Pilkada

Bawaslu: Masih Ada 47 Kabupaten/Kota yang Bermasalah Soal Distribusi Logistik Pilkada

Nasional
Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Nasional
DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

Nasional
Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

Nasional
DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

Nasional
Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Nasional
Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Nasional
Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Nasional
Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Nasional
Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Nasional
Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Nasional
KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

Nasional
UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

Nasional
UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X