Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Jokowi, Ridwan Kamil Kritik Luas Lahan Ibu Kota Baru

Kompas.com - 28/08/2019, 17:07 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Ridwan menilai tanah 180.000 hektar di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang disiapkan pemerintah untuk ibu kota baru terlalu luas.

"Hasil pengalaman saya sebagai dosen perkotaan, asumsinya terlalu luas. Harus dikaji ulang, jangan sampai menghasilkan kota yang terlalu luas," kata Ridwan Kamil usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Baca juga: Bola Panas Pemindahan Ibu Kota di Tangan DPR

Ridwan Kamil menilai, jika terlalu luas berpotensi membuat kota itu terlalu berorientasi terhadap kendaraan bermotor. Hal ini bertentangan dengan konsep kota masa futuristik.

"Harus dikaji ulang. Karena di masa depan kota futuristik itu kota yang jalan kaki. Kantor, rumah, sekolah harus berdekatan. Kalau kepepet baru (naik) transportasi umum, terakhir baru mobil," ujar pria yang akrab disapa Emil ini.

Ridwan Kamil berpendapat, luas ibu kota baru nantinya cukup 17 ribu haktare seperti yang dilakukan Amerika Serikat. Ia berkaca pada langkah Amerika Serikat yang juga memindahkan ibu kotanya di Washington DC. 

"Kalau pakai teori Washington DC, sekitar 17 ribu hektare. Maksimal 30-an ribu hektare, itu sudah cukup. Enggak usah 180 ribu hektare," ujarnya. 

Baca juga: Jimly Asshiddiqie: Pemerintah Tak Bisa Bangun Ibu Kota Baru Tanpa UU

Selain memberi masukan soal ibu kota baru, kedatangan Ridwan Kamil ke Istana untuk pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia di Provinsi Jawa Barat.

"Saya melaporkan penerjemahan konsep pembangunan sumber daya manusia, kami mau ada revitalisasi SMK, revitalisasi 4.0 di Jawa Barat. Itu juga meminta ada atensi khusus Pak Presiden agar Jabar didukung maksimal," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Nasional
KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

Nasional
Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Nasional
Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Nasional
Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com