Impor Sampah Meningkat, Jokowi Instruksikan Sejumlah Langkah

Kompas.com - 27/08/2019, 16:00 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada awak media di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/8/2019). Presiden memberikan keterangan soal Papua bahwa situasi saat ini berlangsung normal dan permintaan maaf sudah dilakukan sebagai bentuk saling menghargai antara saudara, sebangsa dan setanah air. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/pd ANTARA FOTO/ARIF FIRMANSYAHPresiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada awak media di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/8/2019). Presiden memberikan keterangan soal Papua bahwa situasi saat ini berlangsung normal dan permintaan maaf sudah dilakukan sebagai bentuk saling menghargai antara saudara, sebangsa dan setanah air. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/pd
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas terkait impor sampah dan limbah. Jokowi secara khusus menggelar rapat ini karena impor sampah di Indonesia yang terus naik.

"Saya mendapatkan laporan mengenai tren impor sampah dan limbah di Indonesia semakin meningkat," kata Jokowi di Istana Bogor, Selasa (27/8/2019).

Jokowi juga mengaku beberapa kali mendapat informasi dalam konvensi internasional terkait impor sampah dan limbah ini. Menurut dia, banyak sampah dan limbah yang diekspor dari negara maju ke negara berkembang.

Baca juga: Larangan Impor Sampah oleh China Bikin Negara Maju Kebingungan

"Jadi bukan hanya di Indonesia saja. Peningkatan impor sampah dan limbah harus betul-betul disikapi dengan hati-hati," kata Jokowi.

Kepala Negara mengatakan, di satu sisi impor scrup kertas dan plastik bisa untuk memenuhi bahan baku industri. Tapi di sisi lain banyaknya sampah dan limbah yang masuk ke indonesia akan berpotensi merusak lingkungan jika tidak dapat didaur ulang.

"Dan lebih bahayanya lagi terkontaminasi dengan bahan berbahaya beracun atau b3 yang berbahaya bagi masyarakat," kata dia.

Oleh karena itu, Jokowi menekankan langkah-langkah pengendalian harus dilakukan. Pertama, Indonesia harus maksimalkan potensi sampah yang ada di dalam negeri terlebih dahulu untuk kebutuhan industri .

Kedua, regulasi yang dibutuhkan untuk memperbaiki tata kelola impor sampah dan limbah agar betul-betul segera dipercepat penyelesaiannya.

Baca juga: Ini Tanggapan Wakil Wali Kota Medan soal Temuan Sampah TV dan Spring Bed di Parit Warga

Ketiga, penegakan aturan dan pengawasan yang seketat-ketatnya terhadap impor sampah dan limbah yang masuk ke Indonesia.

Terakhir, harus dilakukan langkah-langkah tegas ketika menemukan pelanggaran di lapangan.

"Saya rasa ini koordinasi di antara menteri-menteri terkait sangat diperlukan. Sehingga jangan sampai terjadi perbedaan pandangan yang menghambat penanganan impor sampah dan limbah," kata Jokowi.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Presiden Jokowi: Kita Punya Peluang Jadi Negara Berpenghasilan Tinggi

Presiden Jokowi: Kita Punya Peluang Jadi Negara Berpenghasilan Tinggi

Nasional
Jokowi: Perguruan Tinggi Harus Perhatikan Kesehatan Mental dan Fisik Mahasiswa

Jokowi: Perguruan Tinggi Harus Perhatikan Kesehatan Mental dan Fisik Mahasiswa

Nasional
Jokowi: Kuliah Daring Sudah Jadi 'New Normal', bahkan 'Next Normal'

Jokowi: Kuliah Daring Sudah Jadi "New Normal", bahkan "Next Normal"

Nasional
 Amien Rais: Banyak Menteri yang Tidak Paham Kehidupan Rakyat

Amien Rais: Banyak Menteri yang Tidak Paham Kehidupan Rakyat

Nasional
Amien Rais Nilai Jokowi Salah Besar Publikasikan Kemarahan

Amien Rais Nilai Jokowi Salah Besar Publikasikan Kemarahan

Nasional
Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan 'Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri'

Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan "Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri"

Nasional
OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

Nasional
Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Nasional
Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Nasional
KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karier Ketua DPRD Kutai Timur

Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karier Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Nasional
KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

Nasional
KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

Nasional
Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X