Impor Sampah Meningkat, Jokowi Instruksikan Sejumlah Langkah

Kompas.com - 27/08/2019, 16:00 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada awak media di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/8/2019). Presiden memberikan keterangan soal Papua bahwa situasi saat ini berlangsung normal dan permintaan maaf sudah dilakukan sebagai bentuk saling menghargai antara saudara, sebangsa dan setanah air. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/pd ANTARA FOTO/ARIF FIRMANSYAHPresiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada awak media di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/8/2019). Presiden memberikan keterangan soal Papua bahwa situasi saat ini berlangsung normal dan permintaan maaf sudah dilakukan sebagai bentuk saling menghargai antara saudara, sebangsa dan setanah air. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/pd
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas terkait impor sampah dan limbah. Jokowi secara khusus menggelar rapat ini karena impor sampah di Indonesia yang terus naik.

"Saya mendapatkan laporan mengenai tren impor sampah dan limbah di Indonesia semakin meningkat," kata Jokowi di Istana Bogor, Selasa (27/8/2019).

Jokowi juga mengaku beberapa kali mendapat informasi dalam konvensi internasional terkait impor sampah dan limbah ini. Menurut dia, banyak sampah dan limbah yang diekspor dari negara maju ke negara berkembang.

Baca juga: Larangan Impor Sampah oleh China Bikin Negara Maju Kebingungan


"Jadi bukan hanya di Indonesia saja. Peningkatan impor sampah dan limbah harus betul-betul disikapi dengan hati-hati," kata Jokowi.

Kepala Negara mengatakan, di satu sisi impor scrup kertas dan plastik bisa untuk memenuhi bahan baku industri. Tapi di sisi lain banyaknya sampah dan limbah yang masuk ke indonesia akan berpotensi merusak lingkungan jika tidak dapat didaur ulang.

"Dan lebih bahayanya lagi terkontaminasi dengan bahan berbahaya beracun atau b3 yang berbahaya bagi masyarakat," kata dia.

Oleh karena itu, Jokowi menekankan langkah-langkah pengendalian harus dilakukan. Pertama, Indonesia harus maksimalkan potensi sampah yang ada di dalam negeri terlebih dahulu untuk kebutuhan industri .

Kedua, regulasi yang dibutuhkan untuk memperbaiki tata kelola impor sampah dan limbah agar betul-betul segera dipercepat penyelesaiannya.

Baca juga: Ini Tanggapan Wakil Wali Kota Medan soal Temuan Sampah TV dan Spring Bed di Parit Warga

Ketiga, penegakan aturan dan pengawasan yang seketat-ketatnya terhadap impor sampah dan limbah yang masuk ke Indonesia.

Terakhir, harus dilakukan langkah-langkah tegas ketika menemukan pelanggaran di lapangan.

"Saya rasa ini koordinasi di antara menteri-menteri terkait sangat diperlukan. Sehingga jangan sampai terjadi perbedaan pandangan yang menghambat penanganan impor sampah dan limbah," kata Jokowi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Nasional
Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Tagih Kejelasan Kasus Novel Baswedan

Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Tagih Kejelasan Kasus Novel Baswedan

Nasional
Hakim MK Pertanyakan Kedudukan Hukum 13 Pemohon Uji Formil UU KPK

Hakim MK Pertanyakan Kedudukan Hukum 13 Pemohon Uji Formil UU KPK

Nasional
LPSK Nilai Peran 'Justice Collaborator' Kasus Korupsi Belum Optimal

LPSK Nilai Peran "Justice Collaborator" Kasus Korupsi Belum Optimal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X