Impor Sampah Meningkat, Jokowi Instruksikan Sejumlah Langkah

Kompas.com - 27/08/2019, 16:00 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada awak media di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/8/2019). Presiden memberikan keterangan soal Papua bahwa situasi saat ini berlangsung normal dan permintaan maaf sudah dilakukan sebagai bentuk saling menghargai antara saudara, sebangsa dan setanah air. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/pd ANTARA FOTO/ARIF FIRMANSYAHPresiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada awak media di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/8/2019). Presiden memberikan keterangan soal Papua bahwa situasi saat ini berlangsung normal dan permintaan maaf sudah dilakukan sebagai bentuk saling menghargai antara saudara, sebangsa dan setanah air. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/pd
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas terkait impor sampah dan limbah. Jokowi secara khusus menggelar rapat ini karena impor sampah di Indonesia yang terus naik.

"Saya mendapatkan laporan mengenai tren impor sampah dan limbah di Indonesia semakin meningkat," kata Jokowi di Istana Bogor, Selasa (27/8/2019).

Jokowi juga mengaku beberapa kali mendapat informasi dalam konvensi internasional terkait impor sampah dan limbah ini. Menurut dia, banyak sampah dan limbah yang diekspor dari negara maju ke negara berkembang.

Baca juga: Larangan Impor Sampah oleh China Bikin Negara Maju Kebingungan


"Jadi bukan hanya di Indonesia saja. Peningkatan impor sampah dan limbah harus betul-betul disikapi dengan hati-hati," kata Jokowi.

Kepala Negara mengatakan, di satu sisi impor scrup kertas dan plastik bisa untuk memenuhi bahan baku industri. Tapi di sisi lain banyaknya sampah dan limbah yang masuk ke indonesia akan berpotensi merusak lingkungan jika tidak dapat didaur ulang.

"Dan lebih bahayanya lagi terkontaminasi dengan bahan berbahaya beracun atau b3 yang berbahaya bagi masyarakat," kata dia.

Oleh karena itu, Jokowi menekankan langkah-langkah pengendalian harus dilakukan. Pertama, Indonesia harus maksimalkan potensi sampah yang ada di dalam negeri terlebih dahulu untuk kebutuhan industri .

Kedua, regulasi yang dibutuhkan untuk memperbaiki tata kelola impor sampah dan limbah agar betul-betul segera dipercepat penyelesaiannya.

Baca juga: Ini Tanggapan Wakil Wali Kota Medan soal Temuan Sampah TV dan Spring Bed di Parit Warga

Ketiga, penegakan aturan dan pengawasan yang seketat-ketatnya terhadap impor sampah dan limbah yang masuk ke Indonesia.

Terakhir, harus dilakukan langkah-langkah tegas ketika menemukan pelanggaran di lapangan.

"Saya rasa ini koordinasi di antara menteri-menteri terkait sangat diperlukan. Sehingga jangan sampai terjadi perbedaan pandangan yang menghambat penanganan impor sampah dan limbah," kata Jokowi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bos Lippo Group James Riady Mangkir dari Panggilan KPK

Bos Lippo Group James Riady Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Seorang Saksi Kasus Meikarta Ajukan Perlindungan Saksi ke KPK

Seorang Saksi Kasus Meikarta Ajukan Perlindungan Saksi ke KPK

Nasional
Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Nasional
Pasca-Putusan MK, Nasdem Tegaskan Tak Akan Calonkan Eks Koruptor di Pilkada

Pasca-Putusan MK, Nasdem Tegaskan Tak Akan Calonkan Eks Koruptor di Pilkada

Nasional
Dalami Laporan terhadap Akun @digeeembok, Subdit Cyber Crime Polda Metro Back Up Polresta Bandara Soetta

Dalami Laporan terhadap Akun @digeeembok, Subdit Cyber Crime Polda Metro Back Up Polresta Bandara Soetta

Nasional
Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon...

Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon...

Nasional
Divisi Humas Polri Akan Jadi Badan Humas, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Divisi Humas Polri Akan Jadi Badan Humas, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Nasional
Polisi Dalami 2 Laporan Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat ke Bareskrim

Polisi Dalami 2 Laporan Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat ke Bareskrim

Nasional
Saat Pimpinan MPR Berkelakar soal Jabatan Waketum Partai Golkar...

Saat Pimpinan MPR Berkelakar soal Jabatan Waketum Partai Golkar...

Nasional
Mahfud MD Ungkap Kemungkinan Kejutan di Susunan Dewan Pengawas KPK

Mahfud MD Ungkap Kemungkinan Kejutan di Susunan Dewan Pengawas KPK

Nasional
Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

Nasional
Gibran Daftar Pilkada Solo, PDI-P Sebut Megawati Akan Beri Atensi Khusus

Gibran Daftar Pilkada Solo, PDI-P Sebut Megawati Akan Beri Atensi Khusus

Nasional
Kemendagri Minta KPU Patuhi Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor

Kemendagri Minta KPU Patuhi Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor

Nasional
Ketua MPR: Partai-partai Besar Harus Jamin Wacana Amendemen UUD 1945 Tak Melenceng

Ketua MPR: Partai-partai Besar Harus Jamin Wacana Amendemen UUD 1945 Tak Melenceng

Nasional
Kasus Impor Bawang Putih, Terdakwa Penyuap Anggota DPR Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Kasus Impor Bawang Putih, Terdakwa Penyuap Anggota DPR Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X