Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Jadi Pimpinan KPK, Antam Novambar Janji Kasus Novel Tak Terulang

Kompas.com - 27/08/2019, 15:59 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Irjen Antam Novambar yang merupakan salah satu calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari pihak kepolisian berjanji melindungi para penyidik KPK agar kejadian Novel Baswedan tak terulang kembali.

Hal tersebut disampaikan Antam saat mengikuti seleksi wawancara dan uji publik pada Selasa (27/8/2019) di Gedung Kementerian Sekretariat Negara.

Semula, Antam ditanya oleh salah satu anggota panitia seleksi calon pimpinan (pansel capim) KPK Hendardi tentang keberadaan Antam yang bisa mempererat hubungan antara KPK dan Polri.

"Apakah keberadaan Bapak untuk pimpin KPK akan mempererat KPK dan Polri?" tanya Hendardi.

Baca juga: Capim KPK Ini Ungkap Alasan Tidak Laporkan LHKPN

"Kami akan bekerja sama, saya tidak ada konflik dengan Polri. Saat ini hubungan saya dengan adik-adik baik untuk berantas korupsi di Indonesia," kata Antam.

Kemudian, Hendardi mengajukan pertanyaan kedua kepada Antam.

"Selaku calon pimpinan, bagaimana memastikan penyidik KPK bisa selamat tanpa ancaman teror seperti Novel?" lanjut dia.

"Insya Allah saya pernah di Densus juga di Ambon, Bali, BNPT, saya tahu bagaimana menjaga anggota-anggota saya dan saya bisa menjamin tidak akan terjadi lagi, karena pemberantasan korupsi penjahatnya berduit semua merka mungkin bisa bayar kepada pelaku-pelaku ini," ucap Antam.

Sementara itu, anggota pansel capim KPK lainnya, Marcys Priyo Gunarto mempertanyakan soal konsep yang digagas Antam jika terpilih menjadi pimpinan KPK.

"Jangan-jangan Bapak nanti hanya menekankan aspek penindakan sementara ada tugas aspek pencegahan, apa konsepnya?" ucap Marcus.

Antam pun menjawab bahwa ia memiliki teori pencegahan korupsi sendiri untuk hal tersebut.

"Misalnya jika ada lelang perangkat daerah, wajib melaporkan tentang pelaksanaan peserta apa saja yang dilelang setelah itu wajib melaporkan siapa pemenang apa jenis barangnya," kata dia.

"Perangkat daerah wajib melaporkan cara pembayaran dan lainnya. Kita tempel ketat, yang dibesarkan pencegahan sehingga orang niat korupsi takut, kedua jangan sampai tindakan KPK kontradiktif," ucap dia.

Baca juga: Uji Publik Capim KPK, Antam Novambar Klarifikasi Tudingan Intimidasi Penyidik

Adapun seleksi berupa wawancara dan uji publik ini dilaksanakan selama tiga hari, yakni dari tanggal 27-29 Agustus 2019.

Sebanyak 20 orang capim KPK yang lolos profile assessment melanjutkan tahap seleksi ke tes kesehatan pada Senin (26/8/2019) dan dilanjutkan dengan wawancara serta uji publik pada 27-29 Agustus 2019.

Nantinya, dari 20 orang tersebut akan dipilih 10 orang yang diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com