Ini Langkah Pemerintah Cegah Spekulan Tanah di Lokasi Ibu Kota Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengumumkan ibu kota baru akan dibangun di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pemerintah pun sudah mengantisipasi spekulan tanah di lokasi ibu kota baru.

"Begitu nanti penetapan lokasi sudah dikeluarkan, maka kita akan lakukan land freezing supaya tidak terjadi spekulasi tanah di tempat yang nanti akan dibutuhkan," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Baca juga: DPR Sudah Terima Surat Presiden Soal Pemindahan Ibu Kota

Ada 180.000 hektar lahan di Kabupaten Penajam Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang akan disulap menjadi kawasan ibu kota baru. Mayoritas lahan itu sudah dikuasai negara.

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor pun mengaku akan membuat payung hukum sementara untuk mencegah para spekulan tanah bermain. Lahan yang akan menjadi ibu kota baru akan dipayungi peraturan gubernur tentang penataan kawasan hukum non komersial.

"Jadi tidak bisa dijual belikan. Ini adalah untuk mengantisipasti rencana org yang mau berspekulan lahan dan tanah," kata Isran Noor.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Provinsi Kalimantan.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Baca juga: Menurut Djarot, Pemindahan Ibu Kota Akan Kurangi Masalah di Jakarta

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertangera, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi.

Saat mengumumkan ibu kota baru, Jokowi terlihat didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Selain itu, terlihat juga sejumlah pejabat pemerintahan, di antaranya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.