Wacana Penambahan Kursi MPR, Fahri Hamzah: Enggak Ada Fungsinya

Kompas.com - 21/08/2019, 13:30 WIB
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fahri Hamzah mengimbau agar PLN secara jujur menjelaskan penyebab pemadaman listrik massal  yang terjadi di wilayah Jabodetabek, Banten, sebagian Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah, Minggu (4/8/2019). Dok. Humas DPR RIWakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fahri Hamzah mengimbau agar PLN secara jujur menjelaskan penyebab pemadaman listrik massal yang terjadi di wilayah Jabodetabek, Banten, sebagian Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah, Minggu (4/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah angkat bicara mengenai wacana penambahan jumlah kursi pimpinan MPR RI.

Fahri enggan berkomentar apabila penambahan jumlah kursi pimpinan MPR itu ditujukan untuk mengakomodasi kepentingan partai politik di parlemen, baik yang mendukung pemerintah maupun yang tidak.

Namun, secara fungsional, Fahri berpendapat, penambahan jumlah kursi pimpinan MPR tak berdampak signifikan terhadap kinerja lembaga wakil rakyat.

"Kalau hanya supaya semua partai harus dalam kepemimpinan (MPR), saya enggak tahu. Kalau fungsional, enggak ada fungsinya (jumlah kursi pimpinan MPR ditambah)," ujar Fahri saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Baca juga: PPP Sebut Parpol Anggota KIK Sepakat Tambah Jumlah Pimpinan MPR

Fahri menambahkan, secara simbolik, fungsi pimpinan MPR misalnya menghadiri acara-acara formal kenegaraan dan menerima tamu kenegaraan.

Adapun, tugas MPR sendiri, yakni memimpin sidang paripurna pelantikan presiden dan wakil presiden, amandemen UUD 1945 dan memimpin sidang pergantian apabila presiden dimakzulkan.

"Dan tidak ada yang terlalu menuntut sikap permanen dari kepemimpinan MPR itu," ujar dia.

Berbeda dengan MPR, menurut Fahri, tugas DPR dan DPD lebih terlihat. DPR RI memiliki tugas memimpin rapat pimpinan, rapat badan musyawarah dan rapat paripurna.

Sehingga dengan begitu Fahri merasa, saat ini belum cukup mendesak untuk menambah jumlah pimpinan MPR.

Baca juga: Nasdem Bantah KIK Sepakati Penambahan Jumlah Pimpinan MPR

Meski demikian, apabila formasi anggota DPR RI periode 2019-2024 tetap sepakat untuk melakukan penambahan, Fahri tak mempersoalkannya.

"Mungkin di DPR yang akan datang akan ada perubahan, kami persilahkan," ujar Fahri.

Diberitakan, wacana penambahan jumlah kursi pimpinan MPR pertama kali dilontarkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PAN Saleh Partaonan Daulay.

Saleh mengusulkan, pimpinan MPR menjadi 10 orang agar mendinginkan perebutan kursi pimpinan MPR antarparpol saat ini.

"Tentu sangat baik apabila pimpinan yang akan datang disempurnakan menjadi 10 orang dengan rincian sembilan mewakili fraksi- fraksi dan 1 mewakili kelompok DPD. Soal siapa ketuanya, bisa dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat," kata Saleh dalam keterangan tertulis, Senin (12/8/2019). 

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Nasional
Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional
Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Nasional
Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Nasional
Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Nasional
KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

Nasional
Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Nasional
Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Nasional
Platform E-Learning ASN Unggul Jadi Solusi Pelatihan ASN di Tengah Pandemi

Platform E-Learning ASN Unggul Jadi Solusi Pelatihan ASN di Tengah Pandemi

Nasional
Sebaran 2.277 Kasus Baru Covid-19 RI, DKI Jakarta Tertinggi dengan 686

Sebaran 2.277 Kasus Baru Covid-19 RI, DKI Jakarta Tertinggi dengan 686

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Capai 83.624

UPDATE 8 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Capai 83.624

Nasional
Prabowo: Banyak Partai Muncul dan Cepat Hilang, Gerindra Kokoh 12 Tahun

Prabowo: Banyak Partai Muncul dan Cepat Hilang, Gerindra Kokoh 12 Tahun

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Total 1.693.880 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 8 Agustus: Total 1.693.880 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X