PPP Sebut Parpol Anggota KIK Sepakat Tambah Jumlah Pimpinan MPR

Kompas.com - 20/08/2019, 14:05 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani  ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (18/8/2019). KOMPAS.com/Devina HalimSekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (18/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, partai politik dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) menyetujui penambahan jumlah pimpinan MPR

Arsul mengatakan, para sekjen partai anggota KIK sempat mendiskusikan hal tersebut. Sebab, wacana penambahan pimpinan MPR dilontarkan oleh partai di luar KIK, yakni Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay.

"Para sekjen dua malam yang lalu membuka (setuju penambahan pimpinan MPR). Jadi Koalisi Indonesia Kerja sepanjang hasil pertemuan kemarin mengatakan kita bicara dengan teman-teman yang ada di koalisi kira-kira aspirasinya seperti apa," kata Arsul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Baca juga: PKS Nilai Usulan 10 Pimpinan MPR Siasat Bagi-bagi Jabatan

Namun, menurut Arsul, KIK belum menyepakati apakah penambahan pimpinan MPR kembali menjadi delapan atau sepuluh orang. Sebab, semua partai harus menyepakati lebih lanjut bersama fraksinya di DPR.

"Jadi dua-duanya masih mengerucut karena kan mungkin teman-teman di KIK, jangan-jangan kita mau 10, tapi kalau ada juga fraksi yang nggak mau. Kan nggak bisa dipaksa juga kalau enggak mau ikut dapat pimpinan MPR," ujar dia.

Selanjutnya, Arsul mengatakan, partainya juga menerima aspirasi dari partai Gerindra.

Ia mengatakan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyambut baik usulan penambahan pimpinan MPR.

"Pak Prabowo menyambut baik kalau itu, memang di satu sisi pak Prabowo mengatakan pasti ada pandangan negatifnya. Tapi disisi lain untuk bisa kebersamaan daripada brantem terus, oke lah, ada satu tempat untuk bermusyawarah di MPR itu," lanjut dia.

Baca juga: Waketum Gerindra Sebut Prabowo Setuju Usulan 10 Pimpinan MPR

Selanjutnya, Arsul mengatakan, revisi UU MD3 tentang pasal pimpinan MPR harus dilakukan apabila ada penambahan pimpinan. Revisi UU MD3 itu, kata Arsul, harus diajukan ke Badan Legislatif (Baleg).

"Ya ini harus ditanyakan ke Baleg, karena kan ini harus UU inisiatif pemerintah. Kan harus menjalani proses harmonisasi di Baleg. Saya kira dalam Minggu ini ya atau setelah paripurna ini," ujar Arsul.

Sebelumnya, Wakil Sekjen PAN Saleh Partaonan Daulay mengusulkan penambahan pimpinan MPR menjadi sepuluh orang. Usulan itu ditujukan agar mendinginkan perebutan kursi pimpinan MPR antarparpol.

"Tentu sangat baik jika pimpinan yang akan datang disempurnakan menjadi sepuluh orang dengan rincian sembilan mewakili fraksi-fraksi dan satu mewakili kelompok DPD. Soal siapa ketuanya, bisa dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat," kata Saleh dalam keterangan tertulis, Senin (12/8/2019). 

 

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Yurianto: Masker Tak Bisa Membunuh Virus Corona, Sebaiknya Tetap Cuci Tangan Pakai Sabun

Yurianto: Masker Tak Bisa Membunuh Virus Corona, Sebaiknya Tetap Cuci Tangan Pakai Sabun

Nasional
Pakar: Masker Kain Jadi Pilihan Terakhir untuk Cegah Penularan Covid-19

Pakar: Masker Kain Jadi Pilihan Terakhir untuk Cegah Penularan Covid-19

Nasional
12.548 ABK WNI di Luar Negeri Tak Bisa Bekerja Akibat Covid-19

12.548 ABK WNI di Luar Negeri Tak Bisa Bekerja Akibat Covid-19

Nasional
Pemerintah Sebut Sekitar 349.000 APD Telah Didistribusikan

Pemerintah Sebut Sekitar 349.000 APD Telah Didistribusikan

Nasional
Gugus Tugas Covid-19 Terima Donasi Rp 66,5 Miliar dari Masyarakat

Gugus Tugas Covid-19 Terima Donasi Rp 66,5 Miliar dari Masyarakat

Nasional
Jokowi Sebut RS Darurat Covid-19 Pulau Galang Nantinya Dijadikan Pusat Riset Penyakit Menular

Jokowi Sebut RS Darurat Covid-19 Pulau Galang Nantinya Dijadikan Pusat Riset Penyakit Menular

Nasional
Ini Sebaran 157 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 16 Provinsi

Ini Sebaran 157 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 16 Provinsi

Nasional
Jubir Pemerintah: Saat ini Belum Ada Obat dan Vaksin untuk Sembuhkan Covid-19

Jubir Pemerintah: Saat ini Belum Ada Obat dan Vaksin untuk Sembuhkan Covid-19

Nasional
Wabah Corona, Lebih dari 6.500 Spesimen Sudah Diuji dengan Tes PCR

Wabah Corona, Lebih dari 6.500 Spesimen Sudah Diuji dengan Tes PCR

Nasional
Temuan Ombudsman: RS Rujukan Belum Sepenuhnya Siap Terima Pasien Covid-19

Temuan Ombudsman: RS Rujukan Belum Sepenuhnya Siap Terima Pasien Covid-19

Nasional
300 Polisi Positif Usai Jalani Rapid Test, Kapusdokkes: Belum Tentu Covid-19

300 Polisi Positif Usai Jalani Rapid Test, Kapusdokkes: Belum Tentu Covid-19

Nasional
Menkumham Dukung DPR Surati Presiden agar Kirim Surpres Pembahasan RUU Carry Over

Menkumham Dukung DPR Surati Presiden agar Kirim Surpres Pembahasan RUU Carry Over

Nasional
Menkumham Sebut Paspor Jemaah Haji 80 Persen Sudah Selesai

Menkumham Sebut Paspor Jemaah Haji 80 Persen Sudah Selesai

Nasional
KSP: Penerapan PSBB di Daerah Didasarkan Pertimbangan Lengkap

KSP: Penerapan PSBB di Daerah Didasarkan Pertimbangan Lengkap

Nasional
UPDATE 1 April: Ada 149 Kasus Baru Positif Covid-19, Tersebar di 13 Provinsi

UPDATE 1 April: Ada 149 Kasus Baru Positif Covid-19, Tersebar di 13 Provinsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X