JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, partai politik dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) menyetujui penambahan jumlah pimpinan MPR.
Arsul mengatakan, para sekjen partai anggota KIK sempat mendiskusikan hal tersebut. Sebab, wacana penambahan pimpinan MPR dilontarkan oleh partai di luar KIK, yakni Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay.
"Para sekjen dua malam yang lalu membuka (setuju penambahan pimpinan MPR). Jadi Koalisi Indonesia Kerja sepanjang hasil pertemuan kemarin mengatakan kita bicara dengan teman-teman yang ada di koalisi kira-kira aspirasinya seperti apa," kata Arsul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2019).
Baca juga: PKS Nilai Usulan 10 Pimpinan MPR Siasat Bagi-bagi Jabatan
Namun, menurut Arsul, KIK belum menyepakati apakah penambahan pimpinan MPR kembali menjadi delapan atau sepuluh orang. Sebab, semua partai harus menyepakati lebih lanjut bersama fraksinya di DPR.
"Jadi dua-duanya masih mengerucut karena kan mungkin teman-teman di KIK, jangan-jangan kita mau 10, tapi kalau ada juga fraksi yang nggak mau. Kan nggak bisa dipaksa juga kalau enggak mau ikut dapat pimpinan MPR," ujar dia.
Selanjutnya, Arsul mengatakan, partainya juga menerima aspirasi dari partai Gerindra.
Ia mengatakan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyambut baik usulan penambahan pimpinan MPR.
"Pak Prabowo menyambut baik kalau itu, memang di satu sisi pak Prabowo mengatakan pasti ada pandangan negatifnya. Tapi disisi lain untuk bisa kebersamaan daripada brantem terus, oke lah, ada satu tempat untuk bermusyawarah di MPR itu," lanjut dia.
Baca juga: Waketum Gerindra Sebut Prabowo Setuju Usulan 10 Pimpinan MPR
Selanjutnya, Arsul mengatakan, revisi UU MD3 tentang pasal pimpinan MPR harus dilakukan apabila ada penambahan pimpinan. Revisi UU MD3 itu, kata Arsul, harus diajukan ke Badan Legislatif (Baleg).
"Ya ini harus ditanyakan ke Baleg, karena kan ini harus UU inisiatif pemerintah. Kan harus menjalani proses harmonisasi di Baleg. Saya kira dalam Minggu ini ya atau setelah paripurna ini," ujar Arsul.
Sebelumnya, Wakil Sekjen PAN Saleh Partaonan Daulay mengusulkan penambahan pimpinan MPR menjadi sepuluh orang. Usulan itu ditujukan agar mendinginkan perebutan kursi pimpinan MPR antarparpol.
"Tentu sangat baik jika pimpinan yang akan datang disempurnakan menjadi sepuluh orang dengan rincian sembilan mewakili fraksi-fraksi dan satu mewakili kelompok DPD. Soal siapa ketuanya, bisa dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat," kata Saleh dalam keterangan tertulis, Senin (12/8/2019).