Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilpres 2024 Diprediksi Tetap Diramaikan Hoaks

Kompas.com - 21/08/2019, 10:28 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Komunikasi Politik Henry Subiakto memprediksi, penyebaran berita bohong atau hoaks akan tetap terjadi di Pemilu 2024.

Apalagi, jika calon presiden dan wakil presiden jumlahnya tidak lebih dari dua pasang. Hal itu akan memicu keterbelahan publik yang berujung pada masifnya hoaks.

"Kalau sampai Pilpres 2024 itu masih ada pembelahan, mau tidak mau hoaksnya juga akan muncul," kata Henry dalam focus group discussion 'Hoax dalam Pemilu 2019' di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2019).

Henry mengatakan, hoaks saat ini sulit dipisahkan dari politik karena hoaks adalah bagian dari permainan politik itu sendiri.

Baca juga: Hoaks Disebut Tak Akan Jauh dari Isu Sensitif dan Menyasar Mayoritas

Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga negara-negara lain, terutama yang menganut prinsip demokrasi dan liberal.

"Hoaks itu memang by design, diproduksi secara terstruktur, masif dan sistematis. Itu terjadi di berbagai negara," ujar Henry.

Untuk menekan angka hoaks, Henry mengusulkan KPU membentuk peraturan perundang-undangan pemilu yang memungkinkan munculnya calon presiden dan wakil presiden lebih dari dua pasang.

Aturan serupa demi menekan angka keterbelahan publik, meningkatkan percepatan dan partisipasi politik serta afiliasi antar kelompok (cross cutting affiliations).

"Saya mengusulkan 2024 jangan sampai Undang-Undang kita hanya memungkinkan calon presidennya cuma ada dua, minimal ada empat," kata Henry.

 

Kompas TV Kepolisian Daerah Jawa Timur tengah mengejar pelaku penyebar berita bohong terkait pengusiran mahasiswa Papua di Surabaya yang memicu aksi unjuk rasa di sejumlah daerah di Papua. Usai bertemu sejumlah tokoh masyarakat Papua yang tinggal di Surabaya Senin (19/8/2019) malam Kapolda Jawa Timur Irjen Luki Hermawan menegaskan jika polisi sedang memeriksa sejumlah saksi untuk menyelidiki pelaku penyebar berita bohong pengusiran mahasiswa Papua di Jawa Timur. Selain itu untuk meredam penyebaran berita bohong polisi juga menyaring sejumlah informasi yang beredar di media sosial. #PenyebarHoaks #Papua #PoldaJawaTimur
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com