Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi akan Hadiri Muktamar V PKB di Bali

Kompas.com - 20/08/2019, 13:33 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

BADUNG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dijadwalkan menghadiri Muktamar V PKB di Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (20/8/2019).

"Kami sipakan kehadiran Pak Presiden Jokowi, malam pada acara pembukaan," kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar melalui keterangan tertulis, Selasa siang.

Karena itu, Cak Imin, sapaannya, ikut mengecek persiapan pembukaan Muktamar V yang digelar International Convention Centre Westin Resort.

Presiden Jokowi dijadwalkan hadir dalam pembukaan Muktamar V pada pukul 19.00 WITA. Jokowi akan menyampaikan sambutan dalam pembukaan.

Baca juga: Ini Tiga Agenda Strategis Muktamar PKB di Bali

Selain dihadiri Presiden, Muktamar PKB kali ini juga akan dihadiri sejumlah menteri Kabinet Kerja, antara ain Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly serta Menteri BUMN Rini Soemarno.

Agenda utama Muktamar V PKB sendiri adalah pemilihan ketua umum beserta susunan pengurusnya.

Cak Imin menyatakan, pemilihan ketua umum dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

"Sistem yang dikedepankan pada Muktamar V ini adalah musyawarah nomor satu. Sampai pada mufakat," kata Muhaimin.

Meski demikian, PKB bersiap melakukan pemilihan ketua umum melalui pemungutan suara jika tak tercapai melalui musyawarah. Ia meyakini akan dapat dicapai kesepakatan bersama melalui musyawarah.

Baca juga: Muktamar V PKB Siap Pilih Ketum, Muhaimin dalam Posisi Menunggu

PKB memilih Bali sebagai lokasi Muktamar V lantaran menjadi simbol penjaga kebinekaan Indonesia.

Muktamar kali ini bakal diikuti 3.000 peserta, terdiri dari 2.000 kader dan 1.000 ulama.

Para kader yang hadir terdiri dari pengurus PKB tingkat provinsi serta kabupaten dan kota.

Meski digadang-gadang kembali memimpin, Muhaimin pun menyerahkan sepenuhnya kepada para kader untuk memilih Ketua Umum PKB periode 2019-2024.

"Soal pemilihan Ketum. Saya pada posisi nunggu saja pada para peserta muktamar. Semua kami serahkan pada mereka untuk ngambil keputusan. Saya enggak bisa banyak berkomentar sebelum saatnya," lanjut dia.

 

Kompas TV Makin dekat ke hari pelantikan presiden, makin kencang suara-suara meminta jatah menteri dari sejumlah partai politik. Akankah parpol serius menghormati hak prerogatif presiden terpilih untuk memilih para pembantunya? Simak Catatan KompasTV bersama Jurnalis KompasTV Sofie Syarief. Pidato di pembukaan kongres V PDI Perjuangan di Bali menjadi momentum Megawati Soekarnoputri meminta jatah kursi menteri kepada kadernya yang akan kembali jadi presiden, Joko Widodo. Sang Ketua Umum PDI-P meminta jatah kursi menteri paling banyak untuk partainya. Diminta langsung di forum sekelas kongres, Jokowi pun menjawab permintaan Megawati. Jokowi mengiyakan, PDI-P bakal mendapat kursi menteri paling banyak. Terang-terangan meminta jatah menteri memang bukan hal baru. Sebelum PDI Perjuangan pun sudah ada beberapa parpol yang secara gamblang mengumumkan menyodorkan nama untuk diangkat jadi menteri Jokowi, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). #Megawati #PDIP #MenteriJokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com