Redakan Konflik di Papua, Pemerintah Diminta Selesaikan Akar Masalah

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth mengatakan, pemerintah harus duduk bersama untuk meredakan konflik yang terjadi di Papua dan Papua Barat, terutama Manokwari yang dilanda kerusuhan.

Adriana juga meminta pemerintah menyelesaikan konflik-konflik yang belum terselesaikan di Tanah Papua.

"Yang terbaik adalah kita bicara. Kita duduk bersama, apa sih isu yang hal-hal yang membuat perbedaan pendapat, kemudian sampai ekpresinya jadi harus anarkistis," kata Andriana saat dihubungi Kompas.com pada Senin (19/8/2019).

Andriana mengapresiasi upaya aparat keamanan dan Gubernur Papua Lukas Enembe yang telah berusaha untuk meredakan kerusuhan di Manokwari.

Baca juga: Ketua DPD RI: Kerusuhan Manokwari Tak Perlu Terjadi jika Menahan Diri

Namun, hal itu hanya meredakan aksi demo, bukan penyelesaian konflik.

"Aparat sudah turun tangan, Gubernur juga bertemu pendemo. Itu kan dalam konteks dialog dalam meredakan kerusuhan, bukan dialog menyelesaikan akar masalahnya. Jadi beda tuh," ujar dia.

Andriana menyarankan, untuk mempertahankan suasana tetap damai, pemerintah perlu membuka dialog yang selama ini tidak pernah dibicarakan bersama masyarakat Papua.

"Jadi untuk jangka panjangnya, dialoglah tentang apa yang selama ini menjadi ketidaksukaan Papua, atau ketidaksukaan non-Papua kepada Papua. Itu kan harus dibicarakan," tuturnya.

Baca juga: Kericuhan di Manokwari, Polri Imbau Masyarakat Tak Terprovokasi

Kerusuhan di Manokwari merupakan buntut aksi protes dari persekusi dan rasisme yang dialami mahasiswa Papua di Jawa Timur.

Oleh karenanya, Andriana mengingatkan semua pihak untuk berhati-hati dalam menyampaikan label Identitas.

"Karena isu soal identitas itu sangat sensitif apapun agama, suku dan sebagainya, itu dan ini masih masuk dalam pesan intoleransi. Jadi hati-hati kalau tidak dikelola dengan baik, orang akan mudah marah dan mudah tersinggung," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, aksi protes atas diamankannya sejumlah mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang, oleh polisi, berujung pada kerusuhan di Manokwari.

Pengunjuk rasa bahkan membakar kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat di Jalan Siliwangi, Manokwari.

Baca juga: Kericuhan di Manokwari, Polri Imbau Masyarakat Tak Terprovokasi

Selain Gedung DPRD Papua Barat, massa juga membakar sejumlah kendaraan roda dua dan roda empat.

Tidak hanya itu, massa juga melakukan pelemparan terhadap Kapolda Papua Barat dan Pangdam XVIII/Kasuari, yang datang untuk menenangkan massa.

Untuk menghentikan aksi anarkis tersebut, polisi terpaksa menembakan gas air mata.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo memastikan, meski sempat terjadi kerusuhan, namun kepolisian dibantu TNI saat ini sudah berhasil mendinginkan massa di Manokwari.

Polri menerjunkan 7 SSK (satuan setingkat kompi). Sementara, TNI menerjunkan 2 SKK untuk mengendalikan situasi di Manokwari.

"Untuk situasi, secara umum masih dapat dikendalikan oleh aparat kepolisian, baik Polda Papua Barat serta Polres di sekitar Manokwari bersama-sama TNI. Konsentrasi massa saat ini masih ada di satu titik saja, titik lain berhasil dikendalikan," ujar Dedi.