Kompas.com - 19/08/2019, 19:43 WIB
Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/8/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) mengatakan, kerusuhan yang terjadi di Manokwari, Papua tidak perlu terjadi apabila semua pihak dapat menahan diri dan tidak cepat mengambil keputusan sehingga menimbulkan banyak reaksi.

"Kita harus memahami betul kejadian dan tidak cepat mengambil suatu kesimpulan atau keputusan yang menimbulkan reaksi-reaksi yang tidak enak," kata Oesman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/8/2019).

Oesman mengatakan, kerusuhan tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum agar tidak mengambil kebijakan yang menimbulkan masalah baru.

Baca juga: Amnesty Sesalkan Tindakan Polisi terhadap Mahasiswa Papua di Surabaya

Oesman mengatakan, konflik Manokwari harus diselesaikan dengan kepala dingin dan dilandasi bahwa seluruh masyarakat Indonesia adalah sama.

Oleh karena itu, penyelesaian konflik harus diselesaikan bersama.

"Sama-sama harus kita selesaikan dengan kepala dingin, sejuk dan menyejukan, karena ini bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini seluruhnya sama yang harus kita atasi bersama," ucap dia. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selanjutnya, Oesman mengimbau semua pihak menyadari bahwa masyarakat Indonesia adalah anak-anak bangsa dalam satu kesatuan.

Oleh karenanya, semua pihak harus memahami permasalahan tersebut dengan bijak sehingga tidak menyakiti perasaan yang lain.

"Kita harus memahami permasalahan-permasalahan itu secara bijak, agar kita bersatu kembali agar tidak ada saling menyakiti perasaan masing-masing pihak. Ini harus kita tangani secara utuh, bijak dan bijaksana," papar dia. 

Seperti diketahui kericuhan pecah di Manokwari, Papua Barat, sebagai ujung dari unjuk rasa massa.

Baca juga: Kecewa Insiden Mahasiswa Papua di Surabaya, Warga Sorong Blokade Jalan

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat WHO Ingatkan Indonesia Belum Keluar dari Bahaya Covid-19

Saat WHO Ingatkan Indonesia Belum Keluar dari Bahaya Covid-19

Nasional
Jokowi: Kita Harus Berikan Harapan Pandemi Covid-19 Tertangani dengan Cepat, Adil dan Merata

Jokowi: Kita Harus Berikan Harapan Pandemi Covid-19 Tertangani dengan Cepat, Adil dan Merata

Nasional
Kemenkes: Belum Ada Negara yang Aman dari Pandemi Covid-19

Kemenkes: Belum Ada Negara yang Aman dari Pandemi Covid-19

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran yang Mubazir di Jakarta... | Jokowi: Jangan Ada yang 'Back Up' Mafia Tanah

[POPULER NASIONAL] Anggaran yang Mubazir di Jakarta... | Jokowi: Jangan Ada yang "Back Up" Mafia Tanah

Nasional
KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.