KILAS

Jokowi: Hadapi Perubahan Zaman, Indonesia Butuh Semangat Para Pejuang

Kompas.com - 16/08/2019, 13:40 WIB
Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR 2019, Jumat (16/8/2019). KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGPresiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR 2019, Jumat (16/8/2019).


KOMPAS.com
- Pada momen Peringatan Hut Kemerdeakaan RI ke-74 tahun, Presiden Joko Widodo ingin menghadirkan kembali semangat yang menyala dari para pejuang.

"Semangat itu adalah bersatu untuk bergerak berjalan dalam perubahan yang penuh optimisme menatap masa depan," kata Presiden saat Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR di Gedung Nusantara, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (16/8/2019), seperti dalam keterangan tertulisnya.

Semangat inilah, lanjut Jokowi, yang menghantarkan Indonesia menuju kemerdekaan, berdaulat, dan berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Presiden mengatakan, meski sekarang bangsa ini menghadapi tantangan yang berbeda, namun semangat persatuan dari para pejuang itu harus tetap menyala di hati kita semua.

Baca juga: Naskah Lengkap Pidato Kenegaraan 2019 Presiden Jokowi

“Kita berada di era dunia berubah sangat cepat”, ujarnya.

Jokowi menegaskan Bangsa Indonesia pun tidak boleh menghindar menghadapi era keterbukaan. Namun sebaliknya harus berani menerimanya dengan tetap menjaga persatuan dan persaudaraan.

Lebih lanjut Jokowi mengatakan Bangsa Indonesia harus terus berkreasi dan berinovasi agar bisa berkompetisi dan bersaing dengan negara-negara lain di dunia.

Visi Indonesia

Dalam pidato kenegaraanya itu Presiden Jokowi mengatakan, bangsa ini sendiri memiliki visi besar untuk menjadi Indonesia maju. Indonesia yang nyaman bagi seluruh anak bangsa, sejahtera, adil dan makmur, serta dihormati dan disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia.

“Saya yakin dalam bingkai visi yang sama, bangsa ini makin kuat, solid, dan memenangi dalam kompetisi global,” tutur Jokowi.

Visi tersebut, kata Jokowi harusnya bisa diimplementasikan dalam kinerja pada semua lembaga negara.

Cheks and balances antar lembaga negara sangat penting tetapi harus dalam satu bingkai yang sama,” tegas Presiden.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X