Mendagri: Persiapan Pilkada Serentak 2020 Harus Dimulai Tahun Ini

Kompas.com - 15/08/2019, 14:37 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai melantik pejabat DKPP di Kementerian Dalam Negeri, Kamis (15/8/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai melantik pejabat DKPP di Kementerian Dalam Negeri, Kamis (15/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebutkan bahwa persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak sudah harus dimulai tahun ini.

Hal tersebut disampaikan Tjahjo usai melantik pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas di lingkungan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan penandatanganan berita acara P3D (Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen) DKPP dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kantor Kemendagri, Kamis (15/8/2019).

"Tanpa terasa, tahapan-tahapan memasuki 270 pilkada serentak sudah harus dimulai akhir tahun ini untuk pelaksanaan September tahun depan," ujar Tjahjo dalam sambutannya.

Baca juga: KPU Perbaiki Situng untuk Digunakan sebagai E-Rekap di Pilkada 2020


Menurut dia, dari pelaksanaan pemilu yang telah dilakukan sepanjang kemarin, banyak hal yang harus ditelaah dengan baik.

Contohnya apakah pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) pelaksanaannya masih digabung atau tidak.

Walaupun untuk pilkada serentak, kata dia, sudah bekomitmen untuk bisa dilaksanakan pada tahun 2020 dan 2024.

"Masukan-masukan semua pihak, masa kampanye pertama pileg dan presiden apakah masih harus 8 bulan? Saya kira 1 atau 2 bulan juga cukup," ujar dia.

Baca juga: Jelang Pilkada 2020, PDI-P Minta Kader di Daerah Ambil Ancang-ancang

Menurut dia, variasi-variasi dari evaluasi pelaksanaan pemilu yang lalu itu akan dibahas dengan DPR periode baru apabila akan ada revisi undang-undang (UU) pemilu lagi.

Adapun pelantikan para pejabat DKPP tersebut dihadiri pula oleh Ketua Badan Bawaslu Abhan dan Ketua DKPP Harjono.

Tjahjo juga berpesan kepada DKPP, KPU, dan Bawaslu untuk mempersiapkan berbagai alternatif untuk menghadapi pemilu serentak yang akan datang berdasarkan dinamika yang terjadi di pemilu lalu.

DKPP sendiri merupakan lembaga yang dibentuk pada tahun 2012, dikhususkan untuk mengimbangi dan mengawasu kinerja KPU dan Bawaslu.

Selain melantik pejabatnya, pada kesempatan itu juga personel DKPP serta sarana dan prasarana-nya diserahterimakan dari Bawaslu ke Kemendagri.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dukung Zulkifli Hasan, DPW PAN: Jangan Dianggap Kami Berbenturan dengan Amien Rais

Dukung Zulkifli Hasan, DPW PAN: Jangan Dianggap Kami Berbenturan dengan Amien Rais

Nasional
Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, Kader Yakin PAN Tak Akan Pecah

Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, Kader Yakin PAN Tak Akan Pecah

Nasional
Soal Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, DPW PAN Sulut Yakin Amien Rais Bisa Terima

Soal Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, DPW PAN Sulut Yakin Amien Rais Bisa Terima

Nasional
30 DPW dan 420 DPD PAN Nyatakan Dukungan Dini Kepada Zulkifli Hasan

30 DPW dan 420 DPD PAN Nyatakan Dukungan Dini Kepada Zulkifli Hasan

Nasional
Sanimas IsDB, Program Lingkungan Bersih, Sehat, dan Ramah Wisatawan

Sanimas IsDB, Program Lingkungan Bersih, Sehat, dan Ramah Wisatawan

Nasional
Pengungkapan Kasus Novel Dinilai Dapat Tingkatkan Citra Polri

Pengungkapan Kasus Novel Dinilai Dapat Tingkatkan Citra Polri

Nasional
Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, Ini Saran untuk Kabareskrim Baru

Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, Ini Saran untuk Kabareskrim Baru

Nasional
ICW Dorong Penyelidikan Lanjutan terhadap Eks Dirut Garuda Indonesia

ICW Dorong Penyelidikan Lanjutan terhadap Eks Dirut Garuda Indonesia

Nasional
Waketum Bicara Tantangan PAN Lepas dari Ketergantungan pada Satu Tokoh

Waketum Bicara Tantangan PAN Lepas dari Ketergantungan pada Satu Tokoh

Nasional
Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, ICW Duga Jokowi Beri Tenggat Lagi

Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, ICW Duga Jokowi Beri Tenggat Lagi

Nasional
Setara: Listyo Harus Sadar Penunjukannya sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Novel

Setara: Listyo Harus Sadar Penunjukannya sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Novel

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode | Kampanye Senang Membaca | Kala Puber Kedua Meghampiri

[POPULER DI KOMPASIANA] Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode | Kampanye Senang Membaca | Kala Puber Kedua Meghampiri

Nasional
Jokowi Senang Projo Semangatnya Belum Turun

Jokowi Senang Projo Semangatnya Belum Turun

Nasional
Ketum Projo Ungkap Sempat Minta Jabatan Wamenhan ke Jokowi

Ketum Projo Ungkap Sempat Minta Jabatan Wamenhan ke Jokowi

Nasional
Projo: Jokowi Lima Periode Kami Juga Mau

Projo: Jokowi Lima Periode Kami Juga Mau

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X