55 Persen Menteri dari Profesional Dinilai Mudahkan Kerja Jokowi

Kompas.com - 15/08/2019, 11:29 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan terkait kerusuhan pascapengumunan hasil pemilu 2019 di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/5/2019). Presiden mengatakan tidak akan memberi toleransi kepada pihak-pihak yg akan mengganggu keamanan, proses demokrasi dan persatuan negara serta tidak akan memberikan ruang untuk perusuh yg akan merusak Negara Kesatuan Repubik Indonesia. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayPresiden Joko Widodo menyampaikan keterangan terkait kerusuhan pascapengumunan hasil pemilu 2019 di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/5/2019). Presiden mengatakan tidak akan memberi toleransi kepada pihak-pihak yg akan mengganggu keamanan, proses demokrasi dan persatuan negara serta tidak akan memberikan ruang untuk perusuh yg akan merusak Negara Kesatuan Repubik Indonesia. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Analis politik dan Direktur IndoStrategi Arif Nurul Imam menilai, susunan kabinet yang terdiri dari 55 persen kalangan profesional dan 45 persen partai politik merupakan komposisi yang realistis.

Menurut Arif, komposisi tersebut akan memudahkan Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan visi misinya dalam lima tahun ke depan.

"Soal komposisi kabinet bahwa 55 persen profesional adalah para profesional dan 45 persen adalah orang parpol saya kira itu realistis," ujar Arif kepada Kompas.com, Kamis (15/8/2019).

Baca juga: Menteri asal Parpol 45 Persen, PPP Optimis Jatahnya Bertambah

"Jika ini benar tentu, ini menjadi kabinet harapan publik dan memudahkan Jokowi dalam mewujudkan visi misinya 5 tahun ke depan," tutur dia.

Arif berpendapat Presiden Jokowi ingin melakukan kombinasi antara politik akomodasi dan mirotokrasi berbasis kompetensi.

Namun, tidak menutup kemungkinan situasi tersebut justru menimbulkan kegelisahan terhadap parpol pendukung.

Baca juga: Wapres Jusuf Kalla Kunjungi Rumah Syafii Maarif, Bahas soal Menteri

Sebab komposisi kabinet dari kalangan profesional lebih besar dibandingkan dari kalangan parpol.

Seperti diketahui ada 6 parpol di DPR yang tergabung dalam koalisi pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019, yakni PDI-P, Golkar, Nasdem, PKB, PPP dan Hanura.

"Presiden Jokowi melakukan kombinasi antara politik akomodasi dengan mirotokrasi berbasis kompetensi," kata Arif.

Baca juga: Tak Hanya Calon Menteri Jokowi, Ini 4 Menteri Dunia Berusia di Bawah 30 Tahun

"Situasi ini tentu menjadikan parpol gelisah karena praktis akan mengurangi jatah kursi menteri yang digantikan kaum profesional," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Kabinet Kerja pada periode mendatang akan diwarnai gabungan menteri dari profesional dan unsur partai politik.

Baca juga: Ngobrolin Menteri Kabinet Baru Jokowi di Istana Merdeka

Secara spesifik, Jokowi menyatakan bahwa komposisi menteri dari partai politik memiliki porsi yang sedikit lebih kecil ketimbang kalangan profesional.

"Partai politik bisa mengusulkan, tetapi keputusan tetap di saya. Komposisinya 45 persen," kata Jokowi saat bertemu pemimpin media massa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Dengan demikian, perbandingan menteri dari kalangan profesional dengan unsur partai politik adalah 55 persen berbanding 45 persen.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X