Menteri asal Parpol 45 Persen, PPP Optimis Jatahnya Bertambah

Kompas.com - 15/08/2019, 11:16 WIB
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani memberi keterangan kepada wartawan sebelum acara Visi Indonesia di Sentul International Convention Center, Bogor, Minggu (14/7/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DSekretaris Jenderal PPP Arsul Sani memberi keterangan kepada wartawan sebelum acara Visi Indonesia di Sentul International Convention Center, Bogor, Minggu (14/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Arsul Sani mengatakan, komposisi menteri yang disampaikan Presiden Joko Widodo tidak akan mengurangi jatah kursi menteri untuk partainya.

Arsul meyakini, jatah kursi menteri untuk PPP akan lebih banyak daripada periode sekarang.

"Insya Allah tidak (berkurang), yang jelas lebih dari yang sekarang," kata Arsul saat dihubungi Kompas.com, Kamis (15/8/2019).

Baca juga: Survei Media Sosial: Sri Mulyani dan Susi Pudjiastuti Layak Dipertahankan Jadi Menteri

Arsul menilai, persentase menteri yang disampaikan Jokowi hanya perbedaan struktur kabinet dari parpol dan non parpol.

Hal itu menurut dia, tak jauh berbeda dari komposisi kabinet kerja yang sekarang.

"Maka bagi PPP ya yang disampaikan oleh Jokowi tidak menjadi masalah, apalagi dari awal juga menyadari bahwa pada akhirnya soal kabinet ini menjadi hak prerogatif Presiden," ujarnya.

Baca juga: Moeldoko Tegaskan Jokowi Larang Menteri Rombak Pejabat, tetapi...

Arsul menambahkan, terkait dengan menteri muda yang disampaikan Jokowi. Ia menilai Jokowi memiliki tujuan untuk menciptakan regenerasi kepemimpinan nasional.

"Jadi ya sepanjang sosok muda yang matang, berintegritas dan kapabel, malah harus kita sambut baik," ucapnya.

Ketika ditanya siapakah sosok yang akan dipilih Jokowi sebagai menteri muda, Arsul mengaku belum mengetahui sosok tersebut.

"Tapi yang jelas pasti anak muda berprestasi, bisa dari kalangan start up," kata dia.

Baca juga: Ngobrolin Menteri Kabinet Baru Jokowi di Istana Merdeka

Selanjutnya, terkait dengan Jaksa Agung yang tidak diisi oleh partai politik, Arsul mengatakan, partai-partai dalam koalisi pemerintah banyak mendukung untuk tak diisi kader parpol.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X