Kamis, PN Jaktim Gelar Sidang Perdana Kivlan Zen Vs Wiranto

Kompas.com - 13/08/2019, 20:22 WIB
Mayor Jenderal TNI Purn Kivlan Zen (tengah) didampingi kuasa hukum saat tiba memenuhi panggilan Bareskrim Mabes Polri, di Jakarta, Rabu (29/5/2019). Kivlan kembali dipanggil penyidik Bareskrim Polri, namun kali ini sebagai tersangka terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong dan makar.ANTARA FOTO/WIBOWO ARMANDO Mayor Jenderal TNI Purn Kivlan Zen (tengah) didampingi kuasa hukum saat tiba memenuhi panggilan Bareskrim Mabes Polri, di Jakarta, Rabu (29/5/2019). Kivlan kembali dipanggil penyidik Bareskrim Polri, namun kali ini sebagai tersangka terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong dan makar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Negeri Jakarta Timur dijadwalkan menggelar sidang perdana gugatan Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen terhadap Jenderal (Purn) Wiranto, Kamis (15/8/2019) lusa.

"Sidangnya lusa. Jadwalnya pukul 10.00 WIB," ujar Kepala Humas PN Jakarta Timur Syafrudin Ainor Rafiek kepada Kompas.com, Selasa (13/8/2019).

Syarifudin mengatakan, dalam sidang perdana, pengguguat dan tergugat harus hadir. Apabila ada salah satu pihak tidak hadir, maka sidang akan ditunda.

Baca juga: Kivlan Zen Gugat Wiranto soal Perintah Pembentukan Pam Swakarsa 1998


Saat ditanya mengenai substansi persidangan, Syafrudin enggan menjawab.

"Pengadilan tidak boleh berkomentar tentang perkara yang sedang berjalan," ujar dia.

Pengadilan pun sudah menentukan hakim yang akan memimpin persidangan. Namun, Syafrudin juga enggan mengungkapkan siapa hakim yang ditunjuk itu.

"Hakimnya sudah ditentukan dan kalau mau tahu agenda persidanganya silahkan hadir," ujar dia.

Baca juga: Kivlan Tuntut Wiranto Ganti Rugi Rp 1 Triliun soal Gugatan Pam Swakarsa

Diberitakan Kivlan Zen sebagai mantan Kepala Staf Komando Strategis Angkatan Darat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap  Wiranto sebagai mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan serta Panglima ABRI. 

Gugatan masuk ke PN Jaktim pada 5 Agustus 2019 lalu.

Gugatan tersebut terkait pembentukan Pasukan Pengamanan Masyarakat (PAM) Swakarsa tahun 1998 yang diperintahkan oleh Wiranto. Saat itu Wiranto menjabat Panglima ABRI (sekarang TNI).

Kuasa hukum Kivlan Zen, Tonin Tachta Singarimbun mengatakan, kliennya meminta ganti rugi sebesar Rp 1 triliun kepada Wiranto.

"Karena peristiwa itu Pak Kivlan dirugikan karena buat Pam Swakarsa dikasih uang 400 juta, padahal butuh Rp 8 miliar. Habis uangnya (Kivlan) sampai dia jual rumah, utang di mana-mana, tidak dibayar-bayar," ujar Tonin saat dihubungi Kompas.com pada Senin (12/8/2019).

 

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
komentar di artikel lainnya
Close Ads X