Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KJRI Shanghai: Tak Ada WNI Jadi Korban Topan Lekima

Kompas.com - 11/08/2019, 19:22 WIB
Icha Rastika

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Konsulat Jenderal RI di Shanghai memastikan, tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban topan Lekima yang menerjang wilayah timur China.

"Sampai hari ini belum ada laporan mengenai warga kita yang menjadi korban bencana alam topan," kata Kanselari KJRI Shanghai Muhammad Arifin kepada Antara, Minggu (11/8/2019). 

Pihak KJRI terus memantau perkembangan terkait bencana alam yang melanda sebagian besar wilayah timur daratan China yang masuk wilayah kerja KJRI Shanghai.

Baca juga: Topan Lekima Terjang China, 13 Orang Tewas dan 16 Hilang Akibat Tanah Longsor

Sampai saat ini, jumlah korban tewas akibat topan Lekima yang menyebabkan tanah longsor di China mencapai 30 orang.

Para korban tewas kebanyakan berada di wilayah administrasi Kota Wenzhou. Sebanyak 18 warga lainnya belum diketahui nasibnya.

Pihak Pemerintah Provinsi Zhejiang menyebutkan bahwa 1,08 juta warga dievakuasi ke tempat aman.

Banjir dan tanah longsor yang dipicu Lekima menyebabkan 5 juta warga terkena dampaknya.

Sedikitnya, 173.000 hektare lahan pertanian dan 34.000 unit rumah rusak berat sehingga menyebabkan kerugian material hingga mencapai 14,57 miliar RMB.

Lekima yang merupakan topan dengan tingkat kebahayaan delapan dan terkuat pada tahun ini mendarat di Provinsi Zhejiang dengan kecepatan 187 kilometer per jam pada Sabtu (10/8) pukul 01.45 waktu setempat (00.45 WIB) seperti dilaporkan Xinhua.

Baca juga: Setelah Taiwan, Giliran China Bersiap Hadapi Topan Super Lekima

Di Kota Shanghai, sekitar 253.000 orang dievakuasi ke tempat aman.

Pusat Meteorologi Nasional China (NMC) mengingatkan warga untuk mewaspadai topan tersebut yang diperkirakan akan mendarat di Provinsi Shandong pada Minggu malam.

Sebanyak 47 jadwal penerbangan dari dan menuju Shandong mengalami perubahan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com