Hasto Dua Kali Jadi Sekjen PDI-P Dinilai Bentuk Reward dari Mega

Kompas.com - 10/08/2019, 16:19 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto di sela-sela Kongres V PDI-P, Kamis (8/8/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DSekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto di sela-sela Kongres V PDI-P, Kamis (8/8/2019).

SANUR, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusar (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Eriko Sotarduga menilai, penunjukkan Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P untuk kedua kalinya merupakan penghargaan (reward) dari Ketua Umun PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Eriko mengatakan, penghargaan tersebut diberikan karena Hasto telah berperan dalam membawa PDI-P memenangi Pemilu 2019 yang merupakan kemenangan kedua secara berturut-turut.

"Bayangkan, memenangkan dua kali berturut-turut partai, apakah itu mudah? Merebut lebih mudah dari mempertahankan untuk dua kali, wajar diberikan reward," kata Eriko di lokasi Kongres V PDI-P, di Sanur, Bali, Sabtu (10/8/2019).

Baca juga: Megawati Kembali Tunjuk Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDI-P

Eriko mengakui, ini kali pertama posisi sekjen PDI-P diisi oleh orang yang sama untuk dua periode berturut-turut.

Namun, Eriko juga mengingatkan, baru kali ini pula ada partai yang memenangkan pemilu secara berturut di era reformasi.

"Jadi pertama kali itu wajar. Itu namanya reward and punish. Beliau (Megawati) memang benar-benar memberikan reward dan wajar reward yang diterima oleh sekjen," ujar Eriko.

Megawati telah menunjuk kembali Hasto sebagai Sekjen PDI-P periode 2019-2024. Hasto telah menjabat Sekjen PDI-P sejak 2015.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menurut Survei, Ini Kriteria Capres-Cawapres yang Akan Dipilih pada Pemilu 2024

Menurut Survei, Ini Kriteria Capres-Cawapres yang Akan Dipilih pada Pemilu 2024

Nasional
Mahfudz Siddiq: Partai Gelora Ini PKS yang Lebih Mengindonesia

Mahfudz Siddiq: Partai Gelora Ini PKS yang Lebih Mengindonesia

Nasional
Survei: Mayoritas Responden Ingin Pileg dan Pilpres 2024 Dipisah

Survei: Mayoritas Responden Ingin Pileg dan Pilpres 2024 Dipisah

Nasional
Survei Indo Barometer: Tiga Menteri Jokowi dengan Elektabilitas Tertinggi pada Pilpres 2024

Survei Indo Barometer: Tiga Menteri Jokowi dengan Elektabilitas Tertinggi pada Pilpres 2024

Nasional
Tingkat Kepuasan Publik Terhadap DPR di Atas 50 Persen, Apa Sebabnya?

Tingkat Kepuasan Publik Terhadap DPR di Atas 50 Persen, Apa Sebabnya?

Nasional
Survei PRC dan PPI: 50,5 Persen Responden Anggap Kinerja DPR Baik

Survei PRC dan PPI: 50,5 Persen Responden Anggap Kinerja DPR Baik

Nasional
Survei: Anies jadi Lawan Terberat Prabowo jika Maju pada Pilpres 2024

Survei: Anies jadi Lawan Terberat Prabowo jika Maju pada Pilpres 2024

Nasional
Survei PRC dan PPI: 61,4 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi-Ma'ruf

Survei PRC dan PPI: 61,4 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Survei Indo Barometer Sebut Anies Baswedan jadi Kepala Daerah dengan Elektabilitas Tertinggi di Pilpres 2024

Survei Indo Barometer Sebut Anies Baswedan jadi Kepala Daerah dengan Elektabilitas Tertinggi di Pilpres 2024

Nasional
Survei Indo Barometer: Elektabilitas Prabowo Tertinggi untuk Pilpres 2024

Survei Indo Barometer: Elektabilitas Prabowo Tertinggi untuk Pilpres 2024

Nasional
Saut Sarankan KPK Gencarkan OTT dan Lanjutkan Putusan Inkrah

Saut Sarankan KPK Gencarkan OTT dan Lanjutkan Putusan Inkrah

Nasional
Saut Anggap Wajar Pengumuman Penghentian Penyelidikan Dugaan Korupsi Picu Perdebatan

Saut Anggap Wajar Pengumuman Penghentian Penyelidikan Dugaan Korupsi Picu Perdebatan

Nasional
Presiden Jokowi: Kalau Menteri Tak Bisa Adaptasi, Pasti Saya Ganti

Presiden Jokowi: Kalau Menteri Tak Bisa Adaptasi, Pasti Saya Ganti

Nasional
Pulomas dan Kelapa Gading Banjir, Pemprov DKI Bantah Tutup Pintu Air Sunter

Pulomas dan Kelapa Gading Banjir, Pemprov DKI Bantah Tutup Pintu Air Sunter

Nasional
KPK Bisa Buka Lagi Penyelidikan yang Dihentikan jika...

KPK Bisa Buka Lagi Penyelidikan yang Dihentikan jika...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X