Kompas.com - 10/08/2019, 11:54 WIB
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto saat ditemui di Hotel Grand Inna Bali Beach, Kamis (8/8/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOSekjen PDI-P Hasto Kristiyanto saat ditemui di Hotel Grand Inna Bali Beach, Kamis (8/8/2019).

BALI, KOMPAS.com — Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Penetapan struktur kepengurusan partai periode 2019-2024 dibacakan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam Kongres V PDI-P di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Bali, Sabtu (10/8/2019).

"Nah ini yang ditunggu. Sekretaris Jenderal PDI-P adalah Hasto Kristiyanto," kata Megawati.

Artinya, Hasto menjabat Sekjen PDI-P selama dua periode. Sebelumya ia memegang jabatan sekjen pada periode 2014-2019.

Baca juga: Dua Menteri Jokowi Masuk Susunan Pengurus Baru PDI-P Periode 2019-2024

Megawati mengakui, pengumuman jabatan sekretaris jenderal merupakan yang ditunggu semua pihak.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dia juga mengatakan ada beberapa masukan dari kader PDI Perjuangan saat kongres. Ada yang mengatakan bahwa sejak dulu jabatan sekjen hanya dijabat sekali.

Sebab, sebelumnya tak pernah ada kader yang menjabat posisi sekjen sebanyak dua periode.

"Saya kan menampung saja, kan boleh usul," kata Megawati.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diduga Suap Eks Penyidik KPK, Mantan Bupati Kukar Dihadirkan sebagai Saksi

Diduga Suap Eks Penyidik KPK, Mantan Bupati Kukar Dihadirkan sebagai Saksi

Nasional
PDI-P: Keberhasilan Tim Indonesia Rebut Piala Thomas Tak Lepas dari Energi Positif Jokowi

PDI-P: Keberhasilan Tim Indonesia Rebut Piala Thomas Tak Lepas dari Energi Positif Jokowi

Nasional
Polemik Penamaan Jalan Ataturk di Jakarta, Dubes RI: Belum Ada Usulan Resmi

Polemik Penamaan Jalan Ataturk di Jakarta, Dubes RI: Belum Ada Usulan Resmi

Nasional
Menteri PPPA Tegaskan Pentingnya Peningkatan Ekonomi Digital dan Inklusi Keuangan bagi Perempuan

Menteri PPPA Tegaskan Pentingnya Peningkatan Ekonomi Digital dan Inklusi Keuangan bagi Perempuan

Nasional
Gandeng Ian Kapal, Dompet Dhuafa Berikan Kaki Palsu kepada 12 Penyandang Disabilitas

Gandeng Ian Kapal, Dompet Dhuafa Berikan Kaki Palsu kepada 12 Penyandang Disabilitas

Nasional
Kemenag Mulai Berlakukan Tahap Kedua Program Sertifikasi Halal

Kemenag Mulai Berlakukan Tahap Kedua Program Sertifikasi Halal

Nasional
Kritikan Polisi Diganti Satpam BCA, Anggota DPR: Jadi Bahan Evaluasi

Kritikan Polisi Diganti Satpam BCA, Anggota DPR: Jadi Bahan Evaluasi

Nasional
Polemik Jalan Ataturk, Dubes: Sesuai Tata Krama Diplomatik, Nama Diberikan Turki

Polemik Jalan Ataturk, Dubes: Sesuai Tata Krama Diplomatik, Nama Diberikan Turki

Nasional
Kasus Gratifikasi dan TPPU Puput Tantriana, KPK Periksa Wabup Probolinggo sebagai Saksi

Kasus Gratifikasi dan TPPU Puput Tantriana, KPK Periksa Wabup Probolinggo sebagai Saksi

Nasional
Tak Ada Bendera Indonesia di Thomas Cup, Puan: Sesungguhnya Merah Putih Berkibar di Dada Kita Semua

Tak Ada Bendera Indonesia di Thomas Cup, Puan: Sesungguhnya Merah Putih Berkibar di Dada Kita Semua

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Sebabkan Stroke, Dokter Otak: Kabar Tersebut Tidak benar

Vaksinasi Covid-19 Sebabkan Stroke, Dokter Otak: Kabar Tersebut Tidak benar

Nasional
Libur Maulid Nabi Digeser untuk Hindari Libur Panjang dan Mobilisasi Besar

Libur Maulid Nabi Digeser untuk Hindari Libur Panjang dan Mobilisasi Besar

Nasional
Survei Litbang Kompas: PDI-P Puncak Elektabilitas Parpol, Gerindra Runner Up

Survei Litbang Kompas: PDI-P Puncak Elektabilitas Parpol, Gerindra Runner Up

Nasional
Survei Litbang Kompas: Ridwan Kamil hingga Ahok Masuk Bursa Capres 2024

Survei Litbang Kompas: Ridwan Kamil hingga Ahok Masuk Bursa Capres 2024

Nasional
Cegah Lonjakan dan Gelombang Ketiga Covid-19,  IDI: PPKM Harus Diperketat

Cegah Lonjakan dan Gelombang Ketiga Covid-19, IDI: PPKM Harus Diperketat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.