Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

GKR Hemas: Amandemen UUD 1945 Dibutuhkan untuk Fungsi DPD yang Lebih Baik

Kompas.com - 09/08/2019, 18:21 WIB
Anissa DW,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Anggota MPR RI Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas berpendapat, amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) dibutuhkan agar DPD bisa memiliki fungsi dan kewenangan lebih baik.

Pasalnya, menurut GKR Hemas, hingga kini fungsi dan kewenangannya DPD masih sangat terbatas. Untuk itu, para anggota DPD dituntut lebih kreatif agar bisa memperjuangkan aspirasi daerah perwakilannya dengan optimal.

Sayangnya, untuk melakukan amandemen konstitusi tidaklah mudah. Dibutuhkan dukungan dan kekuatan politik agar perubahaan UUD 1945 bisa dilaksanakan.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com (9/8/2019), GKR Hemas bercerita, pada 2007 lalu, amandemen UUD 1945 hampir dilakukan dan sudah mendapat dukungan dari 238 anggota MPR.

Baca juga: MPR Rekomendasikan Amandemen UUD Dilakukan pada Periode Mendatang

“Sayangnya, di tengah jalan mereka yang semula setuju terhadap amandemen mencabut dukungan, sehingga perubahan UUD yang sudah di depan mata pun gagal dengan sendirinya,” imbuh dia.

Bincang buku

Pendapat tersebut dikemukakan GKR Hemas, saat acara Bicara Buku bersama wakil rakyat di Gedung DPD Provinsi D.I. Yogyakarta. Acara kali itu membahas buku bertajuk GKR Hemas Ratu Di Hati Rakyat.

Buku yang ditulis selama lebih dari satu tahun tersebut merupakan buku perjalanan hidup GKR Hemas. Khususnya, menceritakan pasang surut kiprah Ratu Yogyakarta, itu di ranah politik.

Tak hanya itu, buku tersebut juga menceritakan masa-masa perkenalan GKR Hemas dengan Sultan Hamengku Buwono X.

Baca juga: Mengingat Lopa yang Tidak Terlupa

Kepala Biro Hubungan Masyarakat MPR RI Siti Fauziah mengatakan, dirinya sudah mengenal sosok GKR Hemas sejak lama. Di matanya, GKR Hemas merupakan sosok santun dan inspiratif bagi kaum perempuan Indonesia.

Karena sosoknya yang menginspirasi itu, MPR menyambut baik kerjasama penyelenggaraan acara bicara buku tersebut. Terlebih, MPR sering mengulas buku-buku yang bisa memberikan tuntunan bagi masyarakat.

“Buku berjudul GKR Hemas merupakan salah satunya. Buku ini sangat inspiratif dan perlu diperkenalkan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com