KILAS

Mengingat Lopa yang Tidak Terlupa

Kompas.com - 12/07/2019, 20:34 WIB
Ilustrasi. ShutterstockIlustrasi.

KOMPAS.com - Sosok Baharuddin Lopa tidak bisa dilepaskan dari dunia hukum dan kehakiman Indonesia.

Pria kelahiran 27 Agustus 1935 di Pambusuang, Polewali Mandar, Sulawesi Selatan itu terkenal sebagai penegak hukum yang tegas dan selalu melawan ketidakadilan.

Lopa merupakan doktor hukum laut lulusan Universitas Diponegoro, Semarang yang kemudian berkarier sebagai jaksa.

Berbagai jabatan pernah diembannya, seperti Kepala Kejaksaan Tinggi di Sulawesi Selatan dan Kepala Pusdiklat Kejaksaan Agung di Jakarta.

Pria yang tutup usia pada 2001 itu pun pernah menjabat Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Jaksa Agung Indonesia.

Tak hanya itu, Lopa pernah menjadi anggota Komnas HAM antara 1993-1998. Bahkan, Lopa yang wafat diusia 66 tahun itu, juga pernah menjadi Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi.

Mengenang Lopa

Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR) RI dari Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Muhammad Asri Anas, mengenang Lopa sebagai sosok yang menarik untuk dibicarakan.

Menurut dia, mengenang sosok Lopa seperti membayangkan oase keadilan.

"Ketika ada ketidakadilan dalam hukum, maka sosok Lopa menjadi perbincangan," kenang pria yang menjadi Ketua Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat itu dalam pernyataan tertulis, Jumat (12/7/2019).

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Nasional
Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Nasional
Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Nasional
Cerita KPU Prabumulih Saat Anggaran Baru Cair Sehari Sebelum Pencoblosan Pilkada 2018

Cerita KPU Prabumulih Saat Anggaran Baru Cair Sehari Sebelum Pencoblosan Pilkada 2018

Nasional
Bio Farma Dipastikan Produksi 250 Juta Vaksin Covid-19 Per Tahun

Bio Farma Dipastikan Produksi 250 Juta Vaksin Covid-19 Per Tahun

Nasional
Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Nasional
Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Nasional
Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Nasional
Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Nasional
Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Nasional
PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

Nasional
Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Nasional
Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X