Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Mengingat Lopa yang Tidak Terlupa

Kompas.com - 12/07/2019, 20:34 WIB
Anissa DW,
Kurniasih Budi

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Sosok Baharuddin Lopa tidak bisa dilepaskan dari dunia hukum dan kehakiman Indonesia.

Pria kelahiran 27 Agustus 1935 di Pambusuang, Polewali Mandar, Sulawesi Selatan itu terkenal sebagai penegak hukum yang tegas dan selalu melawan ketidakadilan.

Lopa merupakan doktor hukum laut lulusan Universitas Diponegoro, Semarang yang kemudian berkarier sebagai jaksa.

Berbagai jabatan pernah diembannya, seperti Kepala Kejaksaan Tinggi di Sulawesi Selatan dan Kepala Pusdiklat Kejaksaan Agung di Jakarta.

Pria yang tutup usia pada 2001 itu pun pernah menjabat Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Jaksa Agung Indonesia.

Tak hanya itu, Lopa pernah menjadi anggota Komnas HAM antara 1993-1998. Bahkan, Lopa yang wafat diusia 66 tahun itu, juga pernah menjadi Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi.

Mengenang Lopa

Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dari Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Muhammad Asri Anas, mengenang Lopa sebagai sosok yang menarik untuk dibicarakan.

Menurut dia, mengenang sosok Lopa seperti membayangkan oase keadilan.

"Ketika ada ketidakadilan dalam hukum, maka sosok Lopa menjadi perbincangan," kenang pria yang menjadi Ketua Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat itu dalam pernyataan tertulis, Jumat (12/7/2019).

Sosok Lopa, imbuh Anas, merupakan panutan dan menjadi contoh dalam penegakan hukum dan keadilan.

Ia mencontohkan saat debat Calon Presiden 2019 lalu, baik Joko Widodo maupun Prabowo menginginkan penegakan hukum seperti apa yang pernah dilakukan Lopa.

"Bila membayangkan Lopa, maka kita membayangkan keadilan," ujar Anas.

Baca juga: Kejujuran Lopa

Menurut dia, sikap tegas Lopa dalam menegakkan hukum muncul karena budaya suku Mandar yang mengajarkan hal itu.

"Kalau dibilang A, ya A. Kalau dibilang benar, ya benar. Kalau dibilang putih, ya putih," kata dia.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com