Sekjen PPP: Pak Jokowi Sudah Sampaikan soal Jatah Menteri

Kompas.com - 08/08/2019, 07:54 WIB
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani memberi keterangan kepada wartawan sebelum acara Visi Indonesia di Sentul International Convention Center, Bogor, Minggu (14/7/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DSekretaris Jenderal PPP Arsul Sani memberi keterangan kepada wartawan sebelum acara Visi Indonesia di Sentul International Convention Center, Bogor, Minggu (14/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Arsul Sani mengatakan, presiden terpilih Joko Widodo telah menyampaikan kepada PPP mengenai jatah kursi kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. 

PPP pun menyiapkan kader terbaik untuk mengisi posisi menteri. 

"Pak Jokowi sudah menyampaikan, baru menyampaikan jumlah cost-nya yang akan diberikan, tetapi belum menyampaikan posnya apa. Nah, kami lebih bijak kalau kemudian mengetahui dulu ya pos itu apa sehingga kami bisa mengajukan kader yang tepat," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/8/2019).

Baca juga: Bertemu Jokowi, Ketum PBB Mengaku Tak Enak Minta Jatah Menteri

Dengan begitu, kata Arsul, PPP tak kesulitan dalam mempersiapkan kader yang akan mengisi posisi di kementerian.

Arsul mencontohkan, PPP akan kesulitan jika presiden tiba-tiba menunjuk untuk mengisi posisi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

"Sebab, kalau pos menteri pemberdayaan perempuan, masak yang ajukan Pak Arsul Sani itu engga bisa juga," ujar dia.

Ketika ditanya apakah PPP ingin mempertahankan posisi menteri di Kementerian Agama, Arsul menyerahkan pos-pos menteri tersebut kepada presiden Joko Widodo.

Adapun saat ini posisi Menteri Agama dijabat Lukman Hakim Saifuddin yang merupakan kader PPP.

"Enggak ada istilah ingin mempertahankanlah, portofolio apa itu kan sepenuhnya bagian dari hak prerogratif presiden. Ya kami serahkan saja kepada presiden soal itu," ucap dia.

Sejauh ini, partai-partai pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf telah bersilaturahim ke Jokowi di Istana Merdeka.

Baca juga: Saat Parpol Koalisi Jokowi-Maruf Berebut Jatah Menteri dengan Non-Koalisi...

Salah satu agendanya, menyodorkan nama-nama kader sebagai pertimbangan Jokowi untuk mengisi posisi kabinet kerja jilid II.

PKB telah menyodorkan 10 nama kepada Jokowi. PPP tak secara spesifik menyampaikan jumlah menteri yang diinginkan, tetapi ingin jatah kursi menteri bertambah.

PDI-P, Golkar, dan Nasdem juga memiliki target untuk mendapatkan jatah kursi lebih besar dalam kabinet kerja jilid II.

Meskipun demikian, partai-partai koalisi pemerintah itu menyerahkan sepenuhnya penentuan pembagian kursi menteri kepada Presiden Joko Widodo.

 

 

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alat Pelindung Diri (APD) Buatan Indonesia Penuhi Standar WHO

Alat Pelindung Diri (APD) Buatan Indonesia Penuhi Standar WHO

Nasional
Ketua KPU Harap Anggaran Tambahan Pilkada 2020 Cair Awal Juni

Ketua KPU Harap Anggaran Tambahan Pilkada 2020 Cair Awal Juni

Nasional
UPDATE: 24.538 Kasus Positif Covid-19, Tertinggi di Jatim hingga Dominasi Pekerja Migran di DKI

UPDATE: 24.538 Kasus Positif Covid-19, Tertinggi di Jatim hingga Dominasi Pekerja Migran di DKI

Nasional
Ini Alasan Pemerintah Tak Mau Tunda Pilkada hingga Covid-19 Berakhir

Ini Alasan Pemerintah Tak Mau Tunda Pilkada hingga Covid-19 Berakhir

Nasional
Masa Kerja dari Rumah ASN Diperpanjang Lagi hingga 4 Juni 2020

Masa Kerja dari Rumah ASN Diperpanjang Lagi hingga 4 Juni 2020

Nasional
Mendagri: Jika Pilkada Ditunda 2021, Apa Ada yang Menjamin Covid-19 Akan Selesai?

Mendagri: Jika Pilkada Ditunda 2021, Apa Ada yang Menjamin Covid-19 Akan Selesai?

Nasional
Bahan Baku Minim di Sejumlah Industri, KSPI Sebut 'New Normal' Tak Bakal Efektif

Bahan Baku Minim di Sejumlah Industri, KSPI Sebut "New Normal" Tak Bakal Efektif

Nasional
KSAL Minta Kogabwilhan I Aktif Pantau Pelanggaran Laut Natuna

KSAL Minta Kogabwilhan I Aktif Pantau Pelanggaran Laut Natuna

Nasional
LPSK dan BNPT Teken MoU Perlindungan Korban Terorisme

LPSK dan BNPT Teken MoU Perlindungan Korban Terorisme

Nasional
Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Nasional
Ketua MPR Minta Penerapan 'New Normal' Berbasis Data yang Valid

Ketua MPR Minta Penerapan "New Normal" Berbasis Data yang Valid

Nasional
Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Nasional
Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era 'New Normal'

Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era "New Normal"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X