Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Caleg PKS Tandatangani Komitmen Bela Pancasila hingga Haramkan Korupsi

Kompas.com - 05/08/2019, 20:07 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, dalam pembekalan caleg DPR dan DPRD terpilih periode 2019-2024, setiap caleg diwajibkan menandatangani pakta Integritas.

Pakta Integritas itu, kata Mardani, berisi kewajiban para caleg untuk membela NKRI dan Pancasila hingga dilarang korupsi.

"Isinya tentang kita harus membela Pancasila NKRI, kepada AD/ART, menjaga kebinekaan dan juga haram KKN, korupsi kolusi nepotisme," kata Mardani saat ditemui di Hotel Mercure Jakarta Batavia, Jakarta Barat, Senin (5/8/2019).

Baca juga: Sohibul Iman Tak Khawatir Kader PKS Gabung Garbi

Mardani mengatakan, penandatanganan pakta integritas didampingi oleh Presiden PKS Sohibul Iman.

Ia mengatakan, bagi caleg yang tidak memenuhi pakta integritas, akan diberi sanksi dari partai.

"Siapa yang tidak memenuhi pakta integritas ini, siap diberi sanksi. Kami semua tandatangan di atas materai. Menurut saya ini bagus, bahwa kita harus memperkuat institusi partai," ujarnya.

Sebelumnya, PKS menggelar pembekalan bagi calon anggota legislatif tingkat pusat dan daerah terpilih seluruh Indonesia, Senin siang.

Ada sebanyak 250 calon anggota DPR dan DPRD mengikuti pembekalan tersebut.

Baca juga: Serap Aspirasi Kader Se-Indonesia, PKS Siap Jadi Oposisi Sendirian

Secara umum, terdapat empat materi yang disampaikan kepada para caleg PKS dalam pembekalan, yakni mempersiapkan caleg bekerja sesuai tupoksi di DPR dan DPRD, mewakili visi dan misi partai, menjalankan fungsi advokasi bagi masyarakat dan berperan aktif dalam diplomasi luar negeri.

Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, salah satu isu yang juga disinggung dalam acara pembekalan ini adalah mengenai pentingnya berperan sebagai oposisi demi perkembangan demokrasi.

"Jadi, kami ingin memberikan pemahaman dan keyakinan kepada caleg-caleg kita bahwa oposisi itu mulia dan menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk membangun demokrasi yang berkualitas," kata Sohibul.

Respons para caleg itu, lanjut Sohibul, sama seperti suara di akar rumput PKS, yakni mendorong agar partainya berada di luar koalisi parpol pendukung pemerintah.

"Sama dengan kader, ingin oposisi. Saya sudah menyerap dari halal bihalal kader. Ini belum ditanya saja, udah bilang stand di luar ya, ini caleg terpilih juga gitu," lanjut dia.

 

Kompas TV Wakil ketua PAN Bara Hasibuan menyebut jika partainya cenderung untuk memilih bergabung dengan pemerintah Jokowi-Maruf. Sementara Partai Keadilan Sejahtera PKS berkomitmen akan menjadi penyeimbang jalannya pemerintahan dengan berada di ruang oposisi. #PAN #PKS #KoalisiJokowiMaruf
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Nasional
Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com