Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tak Lagi "Nyapres" di 2024, PDI-P Dinilai Bisa Senasib dengan Demokrat

Kompas.com - 03/08/2019, 20:30 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai banyak tantangan yang dihadapi PDI Perjuangan (PDI-P) jika ingin kembali menang di pemilu 2024 mendatang.

Hal yang pertama kali harus diperhatikan partai berlambang banteng adalah sosok atau tokoh yang menjadi kunci untuk menarik pemilih.

Sebab, pada 2024, Joko Widodo atau Jokowi sudah tak bisa maju sebagai calon presiden RI.

Padahal, ia meyakini sosok Jokowi lah yang mendongkrak perolehan suara PDI-P saat pemilu 2014 dan 2019.

Baca juga: PDI-P Juga Bakal Calonkan Kadernya Jadi Ketua MPR jika...

"Pada 2024 Jokowi sebagai kader utama PDI-P tak bisa maju lagi. Saat yang sama, PDI-P punya mimpi kemenangan hattrick (tiga kali berturut-turut)," kata Burhan dalam diskusi di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Sabtu (3/8/2019).

Menurut Burhanuddin, PDI-P harus bisa melihat apa yang terjadi dengan Demokrat pada 2014.

Saat nama Susilo Bambang Yudhoyono tak bisa nyapres lagi, partai berlambang Mercy itu mengalami penurunan suara.

Menurut dia, hal tersebut terjadi karena pemilu di Indonesia didesain untuk mencetak satu perilaku pemilih yang cenderung kuat didasarkan personalisasi politik, ketokohan, ketimbang institusional partai.

"Ketika Pak jokowi tidak bisa maju lagi 2024, skenario buruk seperti dialami Demokrat 2014 bisa menjadi terulang," jelas Burhanuddin.

Presiden Joko Widodo (tengah), Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri (kanan), dan Panitia Pengarah Rakernas PDI-P Prananda Prabowo (kedua kiri) bersama para kader PDI-P lainnya mengacungkan simbol metal dengan ketiga jarinya seusai pembukaan Rakernas III PDI-P di Sanur, Bali, Jumat (23/2/2018). Dalam rakernas tersebut telah diputuskan untuk mencalonkan kembali Joko Widodo sebagai calon presiden 2019-2024.POOL/DOK. PDI-P Presiden Joko Widodo (tengah), Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri (kanan), dan Panitia Pengarah Rakernas PDI-P Prananda Prabowo (kedua kiri) bersama para kader PDI-P lainnya mengacungkan simbol metal dengan ketiga jarinya seusai pembukaan Rakernas III PDI-P di Sanur, Bali, Jumat (23/2/2018). Dalam rakernas tersebut telah diputuskan untuk mencalonkan kembali Joko Widodo sebagai calon presiden 2019-2024.
Untuk itu, Burhanuddin menyarankan PDI-P untuk terus melakukan rekrutmen serta kaderisasi yang kuat. Ini khususnya untuk para kader yang diusung sebagai kepala daerah hingga calon legislatif.

"Kalau PDI Perjuangan gagal rekrutmen caleg, yang tidak hanya punya ikatan ideologis, tapi juga kedekatan dengan pemilih yang kuat untuk menarik pemilih caleg secara personal, sulit mencetak hattrick di 2024," kata dia.

Namun, ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira menilai soal ketokohan Jokowi bukan sebuah hal absolut.

Baca juga: PDI-P: Kami Tak Punya Menteri di 10 Tahun Era SBY, tetapi Bisa Sukses

Sebab dalam Pemilu 2019, ada wilayah di mana mengidentikkan partai dengan Jokowi justru memperoleh penolakan.

"Ketika di suatu wilayah itu tak suka si capres, maka si caleg takkan mau kampanyekan si capres. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah benar figur capres itu akan paling menentukan?" kata Andreas dalam diskusi itu.

Kompas TV Humas Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur akan berkoordinasi dengan tim hukum terkait pernyataan anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta, Marco Kusumawijaya di twitter. Cuitan Marco dinilai menyerang pribadi Wali Kota Tri Rismaharini terkait pengelolaan sampah. Pemerintah Kota Surabaya akan mempelajari kemungkinan adanya unsur pelanggaraan hukum dalam cuitan Marco. Pemkot juga menyesalkan twit Marco yang membawa-bawa nama putra Risma. Kabag Humas Pemkot Surabaya, Muhammad Fikser menyatakan wali kota risma tidak terganggu dengan apa yang ada di media sosial. Ia fokus menyelesaikan tugasnya. DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Timur menilai Marco Kusumawijaya tak seharusnya membuat pernyataan soal Risma di twitter. Ketua DPD PDI-P Jawa Timur, Kusnadi menyinggung Pemprov dan DPRD DKI-lah yang datang ke Surabaya untuk minta masukan Risma soal pengelolaan sampah. #PemkotSurabaya #MarcoKusumawijaya #TriRismaharini
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com