PDI-P Juga Bakal Calonkan Kadernya Jadi Ketua MPR jika...

Kompas.com - 03/08/2019, 07:46 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan Ahmad Basarah saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaWakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan Ahmad Basarah saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyebut, bukan tidak mungkin PDI-P bakal mengusulkan kadernya menjadi calon ketua umum MPR RI.

Pasalnya, di MPR, PDI-P punya kepentingan berkaitan dengan agenda strategis berupa amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghadirkan kembali GBHN.

Jika usulan amandemen terbatas ini tak diindahkan partai-partai lain, partainya sendiri yang akan maju untuk merealisasikan gagasan ini melalui kursi pimpinan MPR.

Baca juga: Muhaimin: KIK Belum Ada Kesepakatan soal Kursi Ketua MPR


"Yang terpenting adalah kesepakatan mengenai agenda terutama agenda amandemen terbatas itu," kata Basarah saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2019).

"Seandainya usulan itu kurang mendapat respon yang positif dari partai-partai yang akan menggabungkan diri dalam koalisi kepemimpinan paket pimpinan MPR, tidak menutup kemungkinan, PDI-P akan mengusulkan sendiri kadernya menjadi Ketua MPR," sambungnya.

Basarah mengatakan, tidak ada norma hukum yang melarang partai besutan Megawati Soekarnoputri itu untuk menjadi Ketua MPR.

Baca juga: PPP: Pemilihan Ketua MPR Baiknya Dilakukan Secara Musyawarah

Apalagi, jabatan itu bukan ditentukan dari adu kekuatan, melainkan musyawarah mufakat antara partai-partai politik atas agenda strategis.

"Saya kira Golkar, PKB atau temen-temen partai koalisi lainnya, harapan kami tentu dapat bersepakat tentang kita bertemu pada tingkat visi, misi dan agenda strategis MPR," ujarnya.

Namun demikian, sekalipun benar akan mengusulkan nama Caketum MPR, PDI-P belum mengantongi nama kader. Hal itu, kata Basarah, menjadi kewenangan Ketua Umum partai.

Baca juga: Ace Hasan: Golkar Sudah Sampaikan Ingin Kursi Ketua MPR ke Jokowi dan KIK

Terkait agenda amandemen terbatas, Basarah mengatakan bahwa pihaknya berencana membentuk panitia ad hoc baru untuk melanjutkan agenda strategis.

Panitia ad hoc yang dibentuk MPR saat ini disebut tidak dapat bekerja karena terbentur agenda Pemilu 2019.

"Dalam tata tertib MPR diatur paling minimal enam bulan sebelum periode MPR berakhir tidak boleh lagi pengusulan amandemen. Sekrang masa jabatan tinggal dua bulan lagi, sehingga tidak mungkin diadakan amandemen terbatas UUD 45," ujarnya.

Oleh karenanya, Basarah berharap MPR ke depannya dapat melanjutkan agenda strategis yang sebelumnya sudah dicanangkan, yaiu melaksanakan amandemen UUD 45 untuk menghadirkan kembali GBHN.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Nasional
Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Nasional
Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Nasional
Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Nasional
Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Nasional
Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya 'Hot Spot'

Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya "Hot Spot"

Nasional
Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Nasional
PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

Nasional
Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Nasional
Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Nasional
Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Nasional
Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Nasional
Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Nasional
Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Nasional
Mendagri Minta Pemda Anggarkan Pos Khusus untuk Cegah Karhutla

Mendagri Minta Pemda Anggarkan Pos Khusus untuk Cegah Karhutla

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X