Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Kami Tak Punya Menteri di 10 Tahun Era SBY, tetapi Bisa Sukses

Kompas.com - 03/08/2019, 16:22 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengenang saat partainya menjadi oposisi di 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Hasto mengatakan, meski Megawati kalah dari SBY di pilpres 2004 dan 2009, namun PDI-P tetap konsisten berada di luar pemerintahan dan tak tergoda kursi menteri.

"Pada 2004 kami kalah pemilu di dalam sebuah era awal, tapi kami konsisten dalam politik untuk membangun demorkasi yang sehat," kata Hasto dalam diskusi jelang Kongres V PDI-P, di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Sabtu (3/8/2019).

Baca juga: PDI-P Juga Bakal Calonkan Kadernya Jadi Ketua MPR jika...

"Dan Alhamdulillah, kami tidak punya menteri, dimana menteri dianggap sebagai instrumen survival bagi partai politik," sambung dia.

Hasto menambahkan, meski berada di luar pemerintah, namun hal ini tak membuat partai berlambang banteng moncong putih itu mati. Bahkan PDI-P terus bisa bertahan dan menjadi pemenang pemilu legislatif serta pemilu presiden pada 2014 dan 2019.

Baca juga: Mungkinkah PDI-P Cetak Hatrick Kemenangan di 2024?

"Tidak punya menteri selama dua periode pun PDI-P bisa survive, kami bisa sukses. Dan proses kaderisasi terus dilakukan," jelas Hasto.

Hasto menilai kemenangan Jokowi serta PDI-P di dua pemilu terakhir adalah hasil buah kaderisasi parpol yang terus berjalan. Ia pun memastikan PDI-P akan terus berbenah diri supaya bisa menjadi lebih baik di pemilu-pemilu selanjutnya.

"Prinsipnya bagi kami di 2024 kami akan menyiapkan sebaik-baiknya. Rakyat yang akan menentukan," kata dia.

Kompas TV Humas Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur akan berkoordinasi dengan tim hukum terkait pernyataan anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta, Marco Kusumawijaya di twitter. Cuitan Marco dinilai menyerang pribadi Wali Kota Tri Rismaharini terkait pengelolaan sampah. Pemerintah Kota Surabaya akan mempelajari kemungkinan adanya unsur pelanggaraan hukum dalam cuitan Marco. Pemkot juga menyesalkan twit Marco yang membawa-bawa nama putra Risma. Kabag Humas Pemkot Surabaya, Muhammad Fikser menyatakan wali kota risma tidak terganggu dengan apa yang ada di media sosial. Ia fokus menyelesaikan tugasnya. DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Timur menilai Marco Kusumawijaya tak seharusnya membuat pernyataan soal Risma di twitter. Ketua DPD PDI-P Jawa Timur, Kusnadi menyinggung Pemprov dan DPRD DKI-lah yang datang ke Surabaya untuk minta masukan Risma soal pengelolaan sampah. #PemkotSurabaya #MarcoKusumawijaya #TriRismaharini
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com