Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Kami Tak Punya Menteri di 10 Tahun Era SBY, tetapi Bisa Sukses

Kompas.com - 03/08/2019, 16:22 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengenang saat partainya menjadi oposisi di 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Hasto mengatakan, meski Megawati kalah dari SBY di pilpres 2004 dan 2009, namun PDI-P tetap konsisten berada di luar pemerintahan dan tak tergoda kursi menteri.

"Pada 2004 kami kalah pemilu di dalam sebuah era awal, tapi kami konsisten dalam politik untuk membangun demorkasi yang sehat," kata Hasto dalam diskusi jelang Kongres V PDI-P, di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Sabtu (3/8/2019).

Baca juga: PDI-P Juga Bakal Calonkan Kadernya Jadi Ketua MPR jika...

"Dan Alhamdulillah, kami tidak punya menteri, dimana menteri dianggap sebagai instrumen survival bagi partai politik," sambung dia.

Hasto menambahkan, meski berada di luar pemerintah, namun hal ini tak membuat partai berlambang banteng moncong putih itu mati. Bahkan PDI-P terus bisa bertahan dan menjadi pemenang pemilu legislatif serta pemilu presiden pada 2014 dan 2019.

Baca juga: Mungkinkah PDI-P Cetak Hatrick Kemenangan di 2024?

"Tidak punya menteri selama dua periode pun PDI-P bisa survive, kami bisa sukses. Dan proses kaderisasi terus dilakukan," jelas Hasto.

Hasto menilai kemenangan Jokowi serta PDI-P di dua pemilu terakhir adalah hasil buah kaderisasi parpol yang terus berjalan. Ia pun memastikan PDI-P akan terus berbenah diri supaya bisa menjadi lebih baik di pemilu-pemilu selanjutnya.

"Prinsipnya bagi kami di 2024 kami akan menyiapkan sebaik-baiknya. Rakyat yang akan menentukan," kata dia.

Kompas TV Humas Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur akan berkoordinasi dengan tim hukum terkait pernyataan anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta, Marco Kusumawijaya di twitter. Cuitan Marco dinilai menyerang pribadi Wali Kota Tri Rismaharini terkait pengelolaan sampah. Pemerintah Kota Surabaya akan mempelajari kemungkinan adanya unsur pelanggaraan hukum dalam cuitan Marco. Pemkot juga menyesalkan twit Marco yang membawa-bawa nama putra Risma. Kabag Humas Pemkot Surabaya, Muhammad Fikser menyatakan wali kota risma tidak terganggu dengan apa yang ada di media sosial. Ia fokus menyelesaikan tugasnya. DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Timur menilai Marco Kusumawijaya tak seharusnya membuat pernyataan soal Risma di twitter. Ketua DPD PDI-P Jawa Timur, Kusnadi menyinggung Pemprov dan DPRD DKI-lah yang datang ke Surabaya untuk minta masukan Risma soal pengelolaan sampah. #PemkotSurabaya #MarcoKusumawijaya #TriRismaharini
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com