Kisah di Balik Berdirinya Partai dan Ormas Eks Kader Golkar dan PKS
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan kekhawatirannya pada konflik yang terus terjadi di tubuh Partai Golkar.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini meminta kader yang kecewa tak membentuk partai baru.
Keretakan partai akibat sakit hati yang berujung mendirikan partai baru seolah menjadi kebiasaan lama di partai Golkar.
Baca juga: Jusuf Kalla Minta yang Kecewa di Golkar Tak Bentuk Partai Baru
Semestinya, kata Kalla, kecintaan dengan partai harus ditunjukkan dengan mencari jalan tengah yang baik.
"Hanya dengan cara demokratis, orang tak akan pecah. Orang akan puas untuk tidak menang-menangan apabila demokrasi suatu partai demokratis. Intinya adalah bagaimana kelola partai dengan demokratis," kata Kalla, Rabu (31/7/2019).
Pernyataan Kalla tersebut mengingatkan perpecahan di tubuh partai beringin, yang tak jarang terjadi.
Baca juga: Ketum PAN: Kalau Ada yang Tidak Suka Garbi, Itu Aneh
Beberapa kader partainya bahkan mendirikan partai-partai baru.
Partai Gerindra dibentuk Prabowo Subianto, Partai Hanura didirikan Wiranto, dan Partai Nasdem dibesut Surya Paloh yang ketiganya pernah menjadi bagian dari Golkar.
Berikut adalah cerita singkat soal pecahan-pecahan partai yang punya alasan sendiri mengapa memisahkan diri dari "induknya"
1. Partai Gerindra
Prabowo Subianto pernah mencalonkan diri sebagai calon presiden dari Partai Golkar pada Konvensi Capres Golkar 2004.
Meski lolos sampai putaran akhir, akhirnya mimpi Prabowo kandas di tengah jalan karena kalah suara.
Baca juga: Prabowo Subianto dan Upayanya Empat Kali Maju dalam Pilpres...
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat berpidato di hadapan ribuan kader Gerindra, di Gedung Sentul International Convention Center, Rabu (18/10/2017).Beberapa tahun setelahnya, Prabowo memilih hengkang dari Golkar dan mendirikan Partai Gerindra, tepatnya pada 6 Februari 2008.
Alasannya, ia merasa kurang maksimal mengeluarkan gagasannya dan juga tak tahan berada di Golkar yang selalu berorientasi dengan uang.
Ia mendirikan partai bersama adiknya, Hashim Djojohadikusumo, Fadli Zon yang merupakan mantan aktivis, serta mantan Deputi V Badan Intelijen Negara Bidang Penggalangan Muchdi Purwoprandjono dan tokoh lainnya.
2. Partai Hanura
Partai Hanura dirintis Wiranto semasa masih menjadi kader Partai Golkar pada Novemver 2006.
Kemudian, pada Desember 2006, Wiranto menyerahkan surat pengunduran dirinya dari Partai Golkar.
Baca juga: Saat Wiranto Bernostalgia di Acara Golkar
Saat masih menjadi kader, Wiranto pernah memenangkan Konvensi Calon Presiden Partai Golkar pada 2004.
Ia mengalahkan Akbar Tandjung yang saat itu menjabat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar.
Kemudian, Wiranto diusung menjadi capres dari Golkar bersama Salahuddin Wahid tapi kalah suara pada putaran pertama.
3. Partai Nasdem
Saat masih menjadi kader Partai Golkar sebagai Ketua Pembina, Surya Paloh juga mendirikan organisasi masyarakat bernama Nasional Demokrat.
Baca juga: Nasdem Takkan Jadi Partai Politik
Ketua Dewan Majelis Tinggi Nasional Partai Nasdem, Surya Paloh, saat berbicara dihadapan kader dan simpatisan pada pembukaan Kongres I Partai Nasdem di JCC Komplek Gelora Bung Karno Jakarta Pusat, Jumat (25/1/2013). Kongres yang diadakan selama dua hari ini untuk menyamakan strategi dalam menghadapi Pemilu 2014 dan mengukuhkan Surya Paloh sebagai ketua umum. Ormas tersebut kemudian resmi menjadi partai pada 26 Juli 2011. Partai Golkar tak menerima dualisme tersebut dan memberi ultimatum.
Surya pun memilih keluar dari Partai Golkar setelah puluhan tahun menjadi kadernya dan fokus mengelola Nasdem.
Baca juga: Surya Paloh Tak Nyaman dengan Hary Tanoe?
Selain kecewa dengan sistem partai beringin, pengunduran dirinya tersebut merupakan kumulasi dan suatu anti-klimaks, karena ide-ide yang dia usung tidak memperoleh ruang di Partai Golkar.
Selain itu, Surya menilai Partai Golkar tidak mampu berinteraksi dengan satu keinginan yang timbul dalam masyarakat sehingga angka pemilihnya terus merosot.
4. Partai Perindo
Berdirinya Partai Perindo dideklarasikan pada 7 Februari 2015. Partai ini didirikan oleh Hary Tanoesoedibjo, pengusaha dan pemilik MNC Group yang bergerak di bidang media.
Meski banyak terjun di bidang usaha, ia juga pernah menjejaki karir di partai politik.
Diketahui, Hary pernah bergabung dalam Partai NasDem dan Partai Hanura.
Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo bersama Presiden Joko Widodo di beranda Istana Presiden Bogor, Sabtu (28/7/2018).Baca juga: Setelah Gagal di Nasdem dan Hanura, Hary Tanoe Deklarasikan Partai Perindo
Hary Tanoe resmi bergabung dengan Nasdem pada Oktober 2011.
Di Nasdem, Hary menduduki posisi sebagai Ketua Dewan Pakar dan Wakil Ketua Majelis Nasional.
Selang setahun, Hary memutuskan cabut dari Nasdem karena "perang dingin" dengan Surya Paloh.
Ia pun pindah ke Partai Hanura dan menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai.
Baca juga: Menkumham: Perindo Gunakan Badan Hukum Partai Lain, kemudian Ganti Nama
Ia sempat berpasangan dengan Wiranto sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden pada 2014.
Namun, pencalonan mereka kandas dan Hary pun mundur dari Hanura.
Terlebih lagi karena perbedaan pandangan politik dengan Hanura yang merapat ke kubu Jokowi di Pilpres 2014.
Dilihat dari lambangnya, terlihat jelas bahwa Partai Berkarya merupakan pecahan dari Partai Golkar.
Keduanya memiliki lambang yang mirip, yakni pohon beringin.
Partai ini didirikan pada 15 Juli 2016 dan disahkan pada Oktober 2016.
Baca juga: Partai Berkarya Usung Tommy Soeharto Maju di Pilpres 2019
Anak-anak presiden pertama RI, Soeharto, merapatkan barisan di partai tersebut.
Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya Tommy Soeharto (ketiga dari kiri) menunjukkan nomor urut 7 saat Pengambilan Nomor Urut Partai Politik untuk Pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (18/2/2018). Empatbelas partai politik (parpol) nasional dan empat partai politik lokal Aceh lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2019.Partai Berkarya dipimpin oleh Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto dan baru menyunting Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto pada 2018.
Sementara itu, posisi Sekretaris Jenderal dijabat oleh Priyo Budi Santoso.
Ketiganya merupakan jebolan Partai Golkar.
Baca juga: Partai Berkarya Besutan Tommy Soeharto Daftar Pemilu 2019
Titiek yang baru menyusul Tommy, meninggalkan Golkar tahun lalu, menyatakan, selama masih menjadi kader partai tersebut, ia sulit memperjuangkan kondisi bangsa yang kian memprihatinkan.
Ia mengaku memiliki pandangan berbeda dengan Golkar dalam berbangsa, namun tak bisa menyuarakan isi hatinya.
Akhirnya, ia memutuskan keluar dan bergabung dengan adiknya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat lewat jalan lain.
6. Garbi
Fahri Hamzah menginisiasi organisasi masyarakat Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) setelah dipecat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Bahkan, Fahri berencana mendaftarkan Garbi sebagai partai politik ke Kementerian Hukum dan HAM pada tahun ini.
Baca juga: Fahri Hamzah: Garbi Akan Daftar Jadi Partai Tahun Ini
Secara administratif, struktur Garbi di tingkat provinsi hampir selesai dibentuk. Saat ini, Garbi sedang membentuk struktur kepengurusan tingkat II.
Perseteruan Fahri dengan PKS bermula dari keinginan partai untuk menggeser Fahri dari posisinya sebagai Wakil Ketua DPR RI.
Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) PKS mengevaluasi kinerja Fahri sebagai pimpinan DPR.
Baca juga: Fahri Hamzah Persilakan Kader-kader PKS Bergabung ke Garbi
Evaluasi dilakukan setelah beberapa kader PKS mengadu ke BPDO karena merasa terganggu atas sikap Fahri.
Ia dinilai terlalu banyak bicara dan cenderung membela politisi Partai Golkar Setya Novanto selama tersandung kasus 'Papa minta saham'.
Pada 1 April 2016, Presiden PKS Sohibul Iman menandatangani SK DPP terkait keputusan Majelis Tahkim yang memutuskan memecat Fahri dari seluruh jenjang jabatan di kepartaian.
Baca juga: Fahri Hamzah Sebut PKS Tak Cocok dengan Budaya Garbi yang Kosmopolitan
Meski dipecat PKS, Fahri masih menduduki posisi pimpinan DPR hingga kini.
Tak terima dipecat, Fahri melawan lewat jalur hukum sehingga pemecatannya itu belum bisa dieksekusi. Sebab, ia merasa bertanggung jawab dengan konstituen yang telah memilihnya.
Hingga akhirnya, Fahri menang atas kasasi yang diajukannya. PKS diharuskan membayar ganti rugi dan memulihkan nama baik Fahri.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
