Nasdem Takkan Jadi Partai Politik

Jakarta, Kompas - Nasional Demokrat tidak akan mendeklarasikan menjadi partai politik seperti dugaan banyak pihak selama ini. Untuk itu, Nasdem tidak akan mendaftarkan diri sebagai partai politik ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menjadi peserta pemilu pada tahun 2014.

”Nasdem masih merupakan organisasi masyarakat (ormas) yang memperjuangkan gerakan moral,” kata Sekretaris Jenderal Nasional Demokrat (Nasdem) Syamsul Mu’arif dalam jumpa pers terkait rencana Rapat Pimpinan Nasional Nasdem di Jakarta, Kamis (27/1). Sebagai ormas, Nasdem terus melakukan konsolidasi secara internal.

Ketua Komite Pelaksana (OC) Rapimnas dan HUT Nasdem Enggartiasto Lukita mengatakan, Rapimnas I Nasdem dan HUT ke-1 Nasdem direncanakan digelar tanggal 30 Januari-1 Februari 2011 di Jakarta Convention Centre. Rapimnas Nasdem akan diikuti 2.542 peserta. ”Itu belum termasuk pengurus dan peserta lain yang minta diikutkan,” katanya.

Rapimnas itu direncanakan dibuka Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Rapimnas juga akan diisi dengan seminar dan perayaan ulang tahun Nasdem. Dalam usia setahun, Nasdem sudah memiliki anggota sekitar satu juta anggota. Penyerahan kartu anggota yang kesatu juta itu akan dilakukan pada acara Rapimnas dan HUT Nasdem.

Menurut Syamsul Mu’arif, Rapimnas Nasdem rencananya akan melahirkan atau menawarkan konsep restorasi Indonesia. Dalam konsep restorasi itu, seluruh komponen bangsa Indonesia diajak kembali pada semangat dasar atau asli konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. ”Perubahan konstitusi perlu dikembalikan ke semangat orisinal,” kata Syamsul.

Syamsul mencontohkan, dalam bidang ekonomi, sistem ekonomi perlu dikembalikan dari pola-pola neoliberal kepada sistem ekonomi yang sesuai dengan semangat Pasal 33 UUD 1945. Konsep ekonomi sesuai semangat konstitusi itu, termasuk masalah-masalah lain, akan dipaparkan dalam seminar Rapimnas Nasdem dan dibahas dalam sidang-sidang komisi Rapimnas Nasdem.

Hasil pembahasan konsep restorasi Indonesia juga akan disampaikan kepada publik, termasuk kepada pemerintah. Dengan konsep itu, diharapkan seluruh komponen bangsa memiliki arah yang jelas dalam menangani berbagai persoalan bangsa. ”Kita (Indonesia) mau berubah dalam reformasi. Namun, kita tidak punya konsep perubahan seperti apa,” katanya.

(FER)