Fahri Hamzah Sebut PKS Tak Cocok dengan Budaya Garbi yang Kosmopolitan

Kompas.com - 03/03/2019, 19:51 WIB
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Kamis (15/11/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Kamis (15/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu pendiri organisasi masyarakat Gerakan Arah Baru Indonesia ( Garbi), Fahri Hamzah mengatakan, pihaknya telah mengundang Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) dalam acara deklarasi ormas Garbi DKI Jakarta.

Namun, politisi PKS tidak terlihat menghadiri acara tersebut.

"Semua diundang, PKS juga diundang," ujar Fahri, di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Minggu (3/3/2019).

Baca juga: Ini Kata Fahri Hamzah soal Paslon yang Bakal Didukung Ormas Garbi

Dalam acara itu, terlihat beberapa politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN), seperti Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Sekjen PAN Eddy Soeparno, dan Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko 'Patrio'.

Terlihat pula Wakil Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.

Menurut Fahri, absennya PKS di acara tersebut dikarenakan adanya ketidakcocokkan dengan budaya ormas Garbi.

Baca juga: Sejumlah Politisi Berjoget Acara Deklarasi Garbi DKI Jakarta

Menurut dia, Garbi memiliki budaya yang lebih kosmopolitan atau lebih terbuka, berani bicara, dan memiliki inisiatif yang tinggi.

"Memang enggak cocok, mereka enggak terbuka, karena mereka enggak berani diskusi, enggak berani terbuka, orangnya tertutup, enggak berani ngomong. Apa-apa menunggu perintah dari atas, ya enggak bisa. Ini zaman baru," katanya. 

Sifat tersebut, lanjut dia, membuat PKS lebih dekat dengan Presiden sekaligus calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo.

Baca juga: Ketum PAN: Kalau Ada yang Tidak Suka Garbi, Itu Aneh

Bahkan, Fahri mengatakan, kedekatan PKS dengan pemerintah saat ini yang membuatnya dipecat dari partai tersebut.

"PKS ini, kan, menurut saya PKS dengan Jokowi lebih dekat. Kenapa? Karena feodal, enggak terbuka, enggak berani apa adanya. Kalau saya boleh ngomong, PKS itu terutama pimpinannya lebih menginginkan Jokowi dari awal. Saya ini, kan, dipecat gara-gara mereka mulai masuk istana, kan," ujar Fahri. 



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Amnesty Internasional Indonesia Temukan 4 Korban Diduga Dianiaya Aparat saat Kerusuhan 21-22 Mei

Amnesty Internasional Indonesia Temukan 4 Korban Diduga Dianiaya Aparat saat Kerusuhan 21-22 Mei

Nasional
Polisi Berhak Bubarkan Aksi Tak Berizin dan Tak Taati Aturan

Polisi Berhak Bubarkan Aksi Tak Berizin dan Tak Taati Aturan

Nasional
Di Konferensi Pasukan Perdamaian Dunia, Wapres Tekankan Pentingnya Diplomasi

Di Konferensi Pasukan Perdamaian Dunia, Wapres Tekankan Pentingnya Diplomasi

Nasional
Kembali Jerat Mantan Bupati Bogor, KPK Ingatkan Efek Domino Korupsi di Daerah

Kembali Jerat Mantan Bupati Bogor, KPK Ingatkan Efek Domino Korupsi di Daerah

Nasional
KPU Disarankan Libatkan Mahasiswa Sebagai Petugas KPPS

KPU Disarankan Libatkan Mahasiswa Sebagai Petugas KPPS

Nasional
Sempat Tak Hadir, Menag dan Khofifah Dipanggil Lagi Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor

Sempat Tak Hadir, Menag dan Khofifah Dipanggil Lagi Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor

Nasional
UGM: Petugas KPPS Meninggal Tak Hanya karena Lelah, tapi juga Faktor Psikologis

UGM: Petugas KPPS Meninggal Tak Hanya karena Lelah, tapi juga Faktor Psikologis

Nasional
Harry Tanoe: Semakin Banyak yang Merapat ke Koalisi, Semakin Bagus...

Harry Tanoe: Semakin Banyak yang Merapat ke Koalisi, Semakin Bagus...

Nasional
Dari Kalteng, 2 Teroris dan 32 Anggota Keluarganya Jalani Program Deradikalisasi di Jakarta

Dari Kalteng, 2 Teroris dan 32 Anggota Keluarganya Jalani Program Deradikalisasi di Jakarta

Nasional
KPK Harap Kemenkumham Bersikap Terbuka soal Pemindahan Koruptor e Nusakambangan

KPK Harap Kemenkumham Bersikap Terbuka soal Pemindahan Koruptor e Nusakambangan

Nasional
Jusuf Kalla Tak Masalah Parpol Pengusung Prabowo Berkoalisi dengan Jokowi

Jusuf Kalla Tak Masalah Parpol Pengusung Prabowo Berkoalisi dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Minta Konglomerat Indonesia Bangun Hotel di 10 Destinasi Wisata Baru, Khususnya Mandalika

Jokowi Minta Konglomerat Indonesia Bangun Hotel di 10 Destinasi Wisata Baru, Khususnya Mandalika

Nasional
Prabowo Bahas Masa Depan Koalisi Pasca Putusan MK

Prabowo Bahas Masa Depan Koalisi Pasca Putusan MK

Nasional
Diumumkan Lebih Cepat, MK Diprediksi Sudah Kantongi Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Diumumkan Lebih Cepat, MK Diprediksi Sudah Kantongi Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Nasional
5 Saran World Bank untuk Pemerintah, Mulai dari Pendidikan hingga Investasi

5 Saran World Bank untuk Pemerintah, Mulai dari Pendidikan hingga Investasi

Nasional

Close Ads X