Kisah di Balik Berdirinya Partai dan Ormas Eks Kader Golkar dan PKS

Anak-anak presiden pertama RI, Soeharto, merapatkan barisan di partai tersebut.

KRISTIANTO PURNOMO Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya Tommy Soeharto (ketiga dari kiri) menunjukkan nomor urut 7 saat Pengambilan Nomor Urut Partai Politik untuk Pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (18/2/2018). Empatbelas partai politik (parpol) nasional dan empat partai politik lokal Aceh lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2019.

Partai Berkarya dipimpin oleh Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto dan baru menyunting Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto pada 2018.

Sementara itu, posisi Sekretaris Jenderal dijabat oleh Priyo Budi Santoso.

Ketiganya merupakan jebolan Partai Golkar.

Baca juga: Partai Berkarya Besutan Tommy Soeharto Daftar Pemilu 2019

Titiek yang baru menyusul Tommy, meninggalkan Golkar tahun lalu, menyatakan, selama masih menjadi kader partai tersebut, ia sulit memperjuangkan kondisi bangsa yang kian memprihatinkan.

Ia mengaku memiliki pandangan berbeda dengan Golkar dalam berbangsa, namun tak bisa menyuarakan isi hatinya.

Akhirnya, ia memutuskan keluar dan bergabung dengan adiknya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat lewat jalan lain.

6. Garbi

Fahri Hamzah menginisiasi organisasi masyarakat Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) setelah dipecat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Bahkan, Fahri berencana mendaftarkan Garbi sebagai partai politik ke Kementerian Hukum dan HAM pada tahun ini.

Baca juga: Fahri Hamzah: Garbi Akan Daftar Jadi Partai Tahun Ini

Secara administratif, struktur Garbi di tingkat provinsi hampir selesai dibentuk. Saat ini, Garbi sedang membentuk struktur kepengurusan tingkat II.

Perseteruan Fahri dengan PKS bermula dari keinginan partai untuk menggeser Fahri dari posisinya sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) PKS mengevaluasi kinerja Fahri sebagai pimpinan DPR.

Baca juga: Fahri Hamzah Persilakan Kader-kader PKS Bergabung ke Garbi

Evaluasi dilakukan setelah beberapa kader PKS mengadu ke BPDO karena merasa terganggu atas sikap Fahri.

Ia dinilai terlalu banyak bicara dan cenderung membela politisi Partai Golkar Setya Novanto selama tersandung kasus 'Papa minta saham'.

Pada 1 April 2016, Presiden PKS Sohibul Iman menandatangani SK DPP terkait keputusan Majelis Tahkim yang memutuskan memecat Fahri dari seluruh jenjang jabatan di kepartaian.

Baca juga: Fahri Hamzah Sebut PKS Tak Cocok dengan Budaya Garbi yang Kosmopolitan

Meski dipecat PKS, Fahri masih menduduki posisi pimpinan DPR hingga kini.

Tak terima dipecat, Fahri melawan lewat jalur hukum sehingga pemecatannya itu belum bisa dieksekusi. Sebab, ia merasa bertanggung jawab dengan konstituen yang telah memilihnya.

Hingga akhirnya, Fahri menang atas kasasi yang diajukannya. PKS diharuskan membayar ganti rugi dan memulihkan nama baik Fahri.