Dinamika 2019 Menuju 2022 dan 2024

AKHIRNYA usai sudah hajatan akbar lima tahunan, yaitu untuk kali pertama pemilu legislatif dan presiden digelar serentak tahun 2019 ini.

Tidak mudah menjaga kewarasan politik di tengah gempuran badai isu identitas sentimen etnis dan agama sejak 2014 yang sebenarnya sudah timbul bibitnya di 2012.

Masih segar dalam ingatan untuk pertama kalinya Joko Widodo dan Prabowo Subianto "berlaga" dalam Pilpres 2014 yang melahirkan keterbelahan yang dikenal dengan sebutan "cebong" dan "kampret".

Itu disambung dengan Pilkaa DKI Jakarta 2017 yang mengerucutkan politik identitas, terutama mengedepankan sentimen etnis dan agama.

Yang baru berlalu, masih terasa bilur-bilur babak belur pertempuran hebat kubu 01 dan 02. Dengan ditolaknya seluruh dalil gugatan Prabowo Subianto–Sandiaga Uno di Mahkamah Konstitusi, berarti legitimasi terpilihnya Joko Widodo–Kiai Ma'ruf Amin adalah final.

Di titik inilah mulai nampak para "penumpang gelap" yang sebenarnya terang benderang menampakkan jati dirinya. Di seluruh linimasa media sosial, caci maki dan sumpah serapah berhamburan dari kelompok ini ditujukan kepada Prabowo Subianto, di mana sebelumnya secara terstruktur sistematis dan masif ditujukan kepada Jokowi.

Mencapai puncaknya adalah ketika kedua kontestan Pilpres 2019 ini pada 13 Juli 2019 bertemu di Stasiun MRT, disambung duduk bareng dalam MRT dan makan siang bersama di salah satu mal di Jakarta.

Diplomasi mulut dan perut ternyata tidak berhenti di situ. Pada 24 Juli 2019, Prabowo Subianto menyambangi kediaman Megawati Soekarnoputri memenuhi undangan "diplomasi nasi goreng". Entah apa yang dibicarakan di situ, hanya orang-orang yang sangat terbatas hadir di situ.

Di hari yang sama, Anies Baswedan bertemu Surya Paloh di DPP Nasdem. Dua hari sebelumnya, 22 Juli 2019, Nasdem, PKB, Golkar, dan PPP juga mengadakan pertemuan. Disusul dengan pertemuan Prabowo dan Rachmawati pada 27 Juli 2019 di kediaman Rachmawati untuk "diplomasi nasi liwet".

Pertemuan-pertemuan intensif tingkat tinggi ini selain meredakan dan semoga menghapus sekat perseteruan antara kubu 01 dan 02, justru juga membuka lebar-lebar kedok para penumpang gelap yang memanfaatkan kubu 02 untuk memuluskan tujuan mereka yang ingin mengganti Pancasila dengan khilafah.

Serempak dan kompak kelompok ini mendeklarasikan diri dengan narasi-narasi senada bahwa Prabowo "pengkhianat", bahwa mereka akan terus berjuang, bahwa mereka tetap menolak "presiden hasil kecurangan".

Tidak ketinggalan Amien Rais dengan percaya diri meminta komposisi 55:45 untuk masuk ke dalam koalisi pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, entah yang dimaksud 55 persen itu kubu yang mana, kubu pemenang atau saking percaya diri dan menilai diri sendiri tinggi kubunya sendiri.

Tak lain pertemuan-pertemuan ini tentu saja untuk membahas peta alokasi orang-orang dalam pemerintahan 2019-2024. Akankah Gerindra menduduki posisi penting dan strategis di dalam kabinet baru 2019 ini?

Posisi-posisi kunci seperti Ketua MPR dan beberapa kementerian tampaknya menjadi incaran Gerindra. Ini becermin dari pengalaman PAN sebelumnya yang tadinya berseberangan di 2014, kemudian merapat dan mendapatkan jabatan Ketua MPR.

Bagaimana posisi para partai koalisi pendukung Jokowi sejak awal? Menurut kabar, partai-partai koalisi pendukung Jokowi keberatan jika oposisi masuk dalam kabinet kali ini.