Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahli Kubu Penggugat Sebut "Foto Cantik" DPD Evi Apita Maya Bersifat Manipulatif

Kompas.com - 25/07/2019, 17:10 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang ahli fotografi bernama Priyadi Soefjanto menyebut, foto pencalonan calon anggota DPD Nusa Tenggara Barat (NTB) Evi Apita Maya bersifat manipulatif.

Keterangan ini disampaikan Priyanto dalam sidang sengketa hasil pemilu legislatif di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (26/7/2019).

Ia dihadirkan oleh calon anggota DPD NTB, Farouk Muhammad, yang merupakan pemohon untuk perkara hasil pemilu DPD NTB. Dalam gugatannya, Farouk mempersoalkan foto pencalonan pesaingnya Evi yang dinilai manipulatif karena diedit melewati batas wajar.

"Ahli sudah coba analisis foto caleg DPD atas nama Evi Apita Maya?" Tanya Kuasa Hukum Farouk, Kurniawan, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis.

Baca juga: Ini Alasan MK Lanjutkan Pemeriksaan Gugatan Foto Terlalu Cantik Terhadap Evi Apita Maya

"Apa hasil analisis Anda?" Timpal Hakim MK Suhartoyo.

Priyadi lantas menyampaikan keterangannya. Ia menyebut bahwa dari dua foto Evi yang ia analisis, terdapat perbedaan yang signifikan. Foto Evi tidak hanya diedit, tapi menjurus bersifat manipulatif.

"Yang diberikan kepada saya adalah dua contoh foto. Dan foto itu menunjukan ada perbedaan cukup signifikan dan menurut pendapat saya dalam konteks ini sudah masuk ke bukan saja di-touching tapi sudah mulai ada masuk ke dalam dunia manipulasi," jelas Priyadi.

Atas keterangan Priyadi, Kuasa Hukum merasa cukup.

Kurniawan hendak beralih ke pertanyaan terkait dalil lain, tetapi, pertanyaan itu dinilai tak relevan oleh Majelis Hakim.

"Ya, apalagi pertanyaannya?" Tanya Hakim Suhartoyo.

Sidang sengketa hasil pemilu legislatif di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2019).Kompas.com/Fitria Chusna Farisa Sidang sengketa hasil pemilu legislatif di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2019).
"Mungkin untuk yang terkait (editing foto) batas tidak wajar cukup. Ada juga dalil terkait masalah (foto) lewat enam bulan, foto itu kan persyaratannya maksimal paling lama enam bulan," kata Kurniawan.

"Ya tapi kan bukan ahli ini kalau untuk persyaratan dan relevansinya," kata Suhartoyo.

"Kita tanya aja, yang mulia. Kalau memang ahli keberatan menjawab..," kalimat Kurniawan tak selesai lantaran dipotong Suhartoyo.

"Ya kami bisa mensortir pertanyaan itu yang enggak relevan ganti pertanyaan lain," tegas Suhartoyo.

"Oke kalau itu ya cukup, yang mulia," jawab Kurniawan.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com