Ini Pertimbangan Pemerintah Berikan Amnesti untuk Baiq Nuril

Kompas.com - 24/07/2019, 18:24 WIB
Mataram, Kompas.Com, Baiq Nuril Maknun masih menunggu tindak kanjut laporannya atas Muslim, atas dugaan pelecehan seksual secara verbal Kompas. Com/fitri.rMataram, Kompas.Com, Baiq Nuril Maknun masih menunggu tindak kanjut laporannya atas Muslim, atas dugaan pelecehan seksual secara verbal

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, berdasarkan hasil diskusi dengan sejumlah pakar hukum dan akademisi, pemerintah akhirnya berpandangan bahwa pemberian amnesti dapat diterapkan dalam kasus yang menimpa Baiq Nuril Maqnun.

"Dalam dua kali FGD (Focus Group Discussion) yang dilakukan bersama para penggiat hukum, praktisi dan akademisi menyimpulkan bahwa amnesti juga dapat diberikan pada orang perseorangan yang mengalami permasalahan hukum seperti Baiq Nuril Maqnun," ujar Yasonna saat menyampaikan pandangan pemerintah dalam Rapat Pleno Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/7/2019).

Yasonna mengakui adanya pendapat hukum yang menyebut bahwa amnesti hanya dapat diberikan pada kasus-kasus yang menyangkut persoalan politik.

Baca juga: Komisi III DPR Setujui Surat Jokowi soal Pertimbangan Amnesti Baiq Nuril

Kendati demikin, dalam pembahasan amandemen pertama UUD 45 yang melahirkan pasal 14 ayat 2, tidak terdapat kalimat yang tersurat atau dapat dimaknai bahwa amnesti hanya diberikan pada mereka yang terkait permasalahan politik.

Adapun Pasal 14 ayat 2 UUD 1945 menyatakan, Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Di sisi lain, kasus Baiq Nuril telah menimbulkan simpati dan solidaritas masyarakat yang luas, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Pada intinya pemidanaan terhadap Nuril dianggap sebagai upaya kriminalisasi dan bertentangan dengan rasa keadilan.

Baca juga: Air Mata Baiq Nuril dan Menanti Hasil Rapat Komisi III...

Padahal, perbuatan yang dilakukan Nuril semata-mata untuk melindungi kehormatan, harkat dan martabat dirinya sebagai seorang perempuan.

Yasonna juga mengungkapkan bahwa pemberian amnesti sejalan dengan program keempat Nawacita Presiden Joko Widodo, yakni peningkatan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan.

"Dengan demikian maka langkah pemerintah untuk pemberian amnesti kepada Baiq Nuril merupakan suatu bentuk pelaksanaan butir Nawacita Presiden Joko Widodo dalam melindungi perempuan dari tindak kekerasan," kata Yasonna.

Baca juga: Komisi III Akan Hadirkan Menkumham soal Pertimbangan Amnesti Baiq Nuril

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Reshuffle Kabinet, PAN: Sejak Awal Kami Dukung Kebijakan Pemerintah

Soal Reshuffle Kabinet, PAN: Sejak Awal Kami Dukung Kebijakan Pemerintah

Nasional
Mahfud: Hitungan Terakhir, Utang BLBI ke Negara Rp 110 Triliun Lebih

Mahfud: Hitungan Terakhir, Utang BLBI ke Negara Rp 110 Triliun Lebih

Nasional
Marak Ajakan Poligami Lewat Medsos, Guru Besar UI: Banyak Masyarakat yang Keliru Paham

Marak Ajakan Poligami Lewat Medsos, Guru Besar UI: Banyak Masyarakat yang Keliru Paham

Nasional
Nasdem Buka Peluang Generasi Z Jadi Caleg 2024

Nasdem Buka Peluang Generasi Z Jadi Caleg 2024

Nasional
Edhy Prabowo Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar Terkait Izin Ekspor Benur

Edhy Prabowo Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar Terkait Izin Ekspor Benur

Nasional
PKS Dorong Pemerintah Jadikan RUU Perampasan Aset sebagai Prioritas

PKS Dorong Pemerintah Jadikan RUU Perampasan Aset sebagai Prioritas

Nasional
Vaksin Nusantara Menambah Kontroversi DPR Saat Pandemi, Ini Daftar Polemiknya

Vaksin Nusantara Menambah Kontroversi DPR Saat Pandemi, Ini Daftar Polemiknya

Nasional
BMKG Dorong Pemda Tingkatkan Mitigasi dan Kewaspadaan Warga Terhadap Bencana

BMKG Dorong Pemda Tingkatkan Mitigasi dan Kewaspadaan Warga Terhadap Bencana

Nasional
ICJR: Skor Fair Trial Indonesia di Masa Pandemi 55,31, Masih Perlu Perbaikan

ICJR: Skor Fair Trial Indonesia di Masa Pandemi 55,31, Masih Perlu Perbaikan

Nasional
Soal Isu Reshuffle Kabinet, Nasdem: Yang Tahu Hanya Pak Jokowi

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Nasdem: Yang Tahu Hanya Pak Jokowi

Nasional
Periksa Lima Saksi, KPK Telusuri Transaksi Perbankan Nurdin Abdullah

Periksa Lima Saksi, KPK Telusuri Transaksi Perbankan Nurdin Abdullah

Nasional
Polri: Dua Polisi Tersangka Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Masih Berstatus Anggota

Polri: Dua Polisi Tersangka Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Masih Berstatus Anggota

Nasional
Anggota DPR Dinilai Beri Contoh Tak Baik karena Terabas Aturan BPOM

Anggota DPR Dinilai Beri Contoh Tak Baik karena Terabas Aturan BPOM

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, Epidemiolog Minta Menkes Ambil Sikap Tegas

Soal Vaksin Nusantara, Epidemiolog Minta Menkes Ambil Sikap Tegas

Nasional
Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Dalami Adanya Penerimaan Sejumlah Uang

Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Dalami Adanya Penerimaan Sejumlah Uang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X