Komisi III Akan Hadirkan Menkumham soal Pertimbangan Amnesti Baiq Nuril

Kompas.com - 23/07/2019, 18:11 WIB
Suasana rapat pleno Komisi III DPR terkait pembahasan surat presiden Joko Widodo tentang permohonan pertimbangan amnesti untuk Baiq Nuril di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/7/2019) KOMPAS.com/HaryantipuspasariSuasana rapat pleno Komisi III DPR terkait pembahasan surat presiden Joko Widodo tentang permohonan pertimbangan amnesti untuk Baiq Nuril di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/7/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin mengatakan, pihaknya belum bisa memberikan persetujuan pertimbangan amnesti untuk Baiq Nuril.

Aziz mengatakan, Komisi III akan mengundang Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam rapat pleno lanjutan. Komisi III ingin mendengarkan pandangan Menkumham sebagai masukan dari pemerintah.

"Kami akan mengundang Menteri Hukum dan HAM untuk mendengar masukan dari pemerintah," kata Aziz dalam rapat pleno Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Baca juga: Baiq Nuril Menangis, Berharap Komisi III Setujui Pertimbangan Amnesti

Aziz mengatakan, masukan dari Menkumham akan menjadi bahan pertimbangan oleh seluruh fraksi di Komisi III, apakah memberikan persetujuan amnesti atau tidak.

"Selanjutnya akan diambil keputusan didalam forum rapat kerja komisi III pada esok guna mendengar pandangan fraksi-fraksi apakah diberikan persetujuan atau tidak," ujar dia.

Selanjutnya, Aziz mengatakan, rapat pleno dilanjutkan digelar pada hari Rabu (24/7/2019) dengan agenda mendengarkan pandangan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

"Besok (Rabu) pukul 15.30 WIB, kami akan mendengar pandangan pemerintah dalam hal ini diwakili Menkum HAM," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Suap Puluhan Miliar Terkait Pajak, Begini Modusnya

KPK Usut Dugaan Suap Puluhan Miliar Terkait Pajak, Begini Modusnya

Nasional
Epidemiolog: Varian Baru Virus Corona 40-70 Persen Lebih Cepat Menular

Epidemiolog: Varian Baru Virus Corona 40-70 Persen Lebih Cepat Menular

Nasional
Satgas Covid-19 Terapkan Isolasi Berlapis untuk Antisipasi Mutasi Virus Corona

Satgas Covid-19 Terapkan Isolasi Berlapis untuk Antisipasi Mutasi Virus Corona

Nasional
Kasus Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19 yang Berujung Pada Wacana Hukuman Mati

Kasus Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19 yang Berujung Pada Wacana Hukuman Mati

Nasional
Wapres: Peningkatan Kualitas SDM di NTB Masih Jadi Tantangan

Wapres: Peningkatan Kualitas SDM di NTB Masih Jadi Tantangan

Nasional
Gencarkan Penerapan Prokes, Puan Tinjau Sejumlah Destinasi Wisata di Kabupaten Banyuwangi

Gencarkan Penerapan Prokes, Puan Tinjau Sejumlah Destinasi Wisata di Kabupaten Banyuwangi

Nasional
Dipecat dari Demokrat, Jhoni Allen Gugat AHY ke PN Jakarta Pusat

Dipecat dari Demokrat, Jhoni Allen Gugat AHY ke PN Jakarta Pusat

Nasional
IDI: Kalau Ada Saudara Bertamu, Tetap Dipakai Maskernya

IDI: Kalau Ada Saudara Bertamu, Tetap Dipakai Maskernya

Nasional
Wapres: Pengembangan Industri Halal untuk Ciptakan Lapangan Kerja

Wapres: Pengembangan Industri Halal untuk Ciptakan Lapangan Kerja

Nasional
Presiden Diminta Terbitkan Perpres Baru Usai Aturan Miras Dicabut, Istana Tunggu Setneg

Presiden Diminta Terbitkan Perpres Baru Usai Aturan Miras Dicabut, Istana Tunggu Setneg

Nasional
353.647 Personel TNI AD Bakal Divaksinasi Covid-19 dalam 4 Gelombang

353.647 Personel TNI AD Bakal Divaksinasi Covid-19 dalam 4 Gelombang

Nasional
Menkes Sebut 20 Persen Penduduk Bisa Divaksin Covid-19 hingga Juni 2021

Menkes Sebut 20 Persen Penduduk Bisa Divaksin Covid-19 hingga Juni 2021

Nasional
Kejaksaan Tangkap Terpidana Korupsi Dana Pensiun Pertamina Bety

Kejaksaan Tangkap Terpidana Korupsi Dana Pensiun Pertamina Bety

Nasional
Cegah Jerat UU ITE, Prita Mulyasari Sarankan Pemerintah Utamakan Edukasi Penggunaan Media Sosial

Cegah Jerat UU ITE, Prita Mulyasari Sarankan Pemerintah Utamakan Edukasi Penggunaan Media Sosial

Nasional
Wapres Minta Jawa Timur Aktif Promosikan Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Wapres Minta Jawa Timur Aktif Promosikan Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X