Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Pemerintah Daerah Jangan Semua Tergantung Pemerintah Pusat

Kompas.com - 24/07/2019, 16:24 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta para ASN di daerah tak hanya mengandalkan pemerintah pusat dalam menyelesaikan permasalahan di daerahnya. Ia meminta pemerintah daerah turut aktif menyelesaikan permasalahan di daerah masing-masing.

Karena itu, Kalla mengatakan, para ASN pemerintah daerah yang baru saja lolos harus menempa dirinya agar mampu menyelesaikan permasalahan di daerahnya. Hal itu disampaikan Kalla saat memberi pembekalan kepada para ASN yang baru lolos tes.

"Maka apabila Anda ditempatkan di daerah jangan semua tergantung ke pusat. Semua serba pusat itu masa lalu. Sekarang pemerintahan di daerah baik buruknya ditentukan oleh kemampuan aparat di daerah untuk menjalankan pemerintahan. Kemajuan dibutuhkan inovasi dan kreatifitas daripada pegawai, ASN, atau PNS di daerah," ujar Kalla di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (24/7/2019).

Baca juga: Ibu Kota Akan Dipindah, Wapres Minta Otonomi Daerah Diperkuat

Apalagi, kata Wapres, saat ini sistem otonomi daerah semakin berjalan di Indonesia. Karena itu pemerintah daerah tak lagi bisa menggantungkan semua permasalahan ke pemerintah pusat.

Ia juga berpesan kepada seluruh ASN di daerah untuk melibatkan masyarakat dalam menjalankan program pemerintah. Dengan demikian program pemerintah bisa semakin sejalan dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

Kalla pun berpesan kepadan ASN di daerah supaya tidak anti terhadap kritik. Ia mengatakan, di era reformasi dan kebebasan pers, para pejabat harus siap menghadapi kritik dan bekerja lebih baik untuk menjawabnya.

Baca juga: Mendagri: Inovasi Perkuat Otonomi Daerah

"Dalam masa reformasi ini juga tentu dipahami adanya kebebasan pers juga, artinya adalah orang akan leluasa mengkritik orang. Anda leluasa dikritik apabila Anda berbuat keliru," ujar Kalla.

"Apabila Anda berbuat tidak sepantasnya, apabila Anda tidak berhasil, maka orang atau media akan mengkritik Anda. Karena itu Anda harus mengetahui hal-hal itu, sehingga mempunyai suatu kemampuan seperti itu (menghadapi kritik)," lanjut Wapres.

Kompas TV Kasus dugaan suap yang kembali menjerat kepala daerah menjadi pengingat betapa praktik memperdagangkan pengaruh dan pemberian fasilitas dalam kontrak-kontrak pemerintah menjadi sebuah korupsi politik yang harus diberantas. Untuk membahasnya lewat sambungan telepon kami sudah terhubung dengan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang. Dan di studio telah hadir Robert Endi Jaweng selaku Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah. #Penyuapan #KepalaDaerah #KPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com