Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BMKG: Kajian soal Gempa dan Tsunami di Selatan Jawa Itu Potensi, Bukan Prediksi

Kompas.com - 22/07/2019, 09:07 WIB
Luthfia Ayu Azanella,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejak akhir pekan lalu, informasi mengenai potensi gempa dan tsunami di kawasan Pantai Selatan (Pansela) Jawa mencuat.

Informasi ini disampaikan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) berdasarkan kajian yang bersumber dari referensi Buku Peta Sumber Gempa 2017 Pusat Studi Gempa Nasional (PuSGeN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Masyarakat diingatkan untuk tak khawatir, tetapi tetap waspada terhadap potensi ini.

Baca juga: Soal Potensi Tsunami Selatan Jawa, Jangan Hanya Cemas, Belajar Siap Siaga melalui Aplikasi Ini

Reaksi publik beragam. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, gempa megathrust dan gelombang tsunami yang disampaikan BPPT bukan sebuah “prediksi”, melainkan “potensi” yang harus diwaspadai bersama.

Penjelasan itu disampaikan melalui berbagai akun media sosial BMKG.

Kepala Bidang Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami (BMKG) Daryono mengatakan, harus ada kesadaran bahwa kawasan selatan Jawa memang memiliki potensi untuk terjadi gempa besar hingga menimbulkan tsunami.

Namun, masyarakat bisa mempersiapkan diri menghadapi bencana dengan cara mitigasi.

“Yang pasti potensi ada, karena sudah dibuktikan degan catatan sejarah baik gempa besar dan tsunami masa lalu di selatan Jawa. Ini yang tidak boleh kita pungkiri,” kata Daryono saat dihubungi, Senin (22/7/2019) pagi.

Baca juga: Viral Potensi Tsunami Selatan Jawa, Jangan Cuma Cemas, Lakukan Ini...

Menurut dia, Indonesia memiliki sistem peringatan dini yang dapat membantu masyarakat sekitar pesisir untuk segera mengamankan diri ketika potensi gelombang tsunami muncul.

“Kita punya sistem peringatan dini InaTEWS yang bekerja 24 jam,” sebut dia.

Selain mengandalkan sistem peringatan dini, masyarakat juga bisa menjadikan gempa besar yang terjadi sebagai acuan awal untuk menjauh dari kawasan pesisir pantai.

“Masyarakat bisa lakukan evakuasi mandiri dengan cara menjadikan gempa kuat yang dirasakan di pantai sebagai peringatan dini untuk menjauh dari pantai,” ujar Daryono.

Terakhir, untuk melancarkan proses mitigasi bencana, jika benar gempa besar dan tsunami terjadi, masyarakat diminta untuk mendukung dalam hal pembangunan tata ruang yang ada.

Baca juga: Soal Isu Tsunami di Cilacap, BMKG Imbau Masyarakat Tak Perlu Khawatir

“Penataan ruang harus dibenahi. Jangan membuat bangunan yang nempel-nempel di pantai, tapi agak menjauh dari pantai,” jelas Daryono.

Ia mengatakan, masih banyak bangunan yang berlokasi dekat dengan garis pantai.’

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com