Wapres Kalla: Tanpa Nasdem, Pemerintah Akan Pincang

Kompas.com - 20/07/2019, 09:37 WIB
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika memberikan keterangan pers di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (5/6/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRWakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika memberikan keterangan pers di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (5/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai peranan Partai Nasdem sangat besar dalam menjaga stabilitas pemerintahan. Karena itu, ia mengatakan, pemerintahan tidak akan stabil tanpa kehadiran Nasdem.

Hal itu disampaikan Kalla saat menutup pembekalan caleg Partai Nasdem di Akademi Bela Negara Nasdem, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2019).

"Kalau ada beberapa partai yang sibuk usul sekian banyak menteri, Masdem seperti biasa tetap tenang, Tak seperti itu. Tapi saya yakin, tanpa Nasdem pemerintah akan pincang, pasti itu," ujar Kalla.

Ia juga mengapresiasi pertumbuhan suara Nasdem di Pemilu 2019. Pada Pemilu 2014 Nasdem memperoleh 6,72 persen suara sah nasional. Namun, perolehan tersebut melonjak di Pemilu 2019 menjadi 9,05 persen suara sah nasional.

Baca juga: Wapres Kalla Minta Pengusaha Otomotif Bersiap Produksi Mobil Listrik

Karena itu, Kalla meminta dukungan penuh Nasdem kepada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Kalla meminta Nasdem memberikan dukungan kepada program pemerintah yang baik dan memberikan kritik yang membangun agar kebijakan yang diambil pemerintah tak salah.

Sehingga, di samping mempersiapkan para kadernya untuk bertugas di legislatif, Kalla pun meminta Nasdem menyiapkan para kadernya untuk masuk ke pemerintahan.

Sebab nantinya akan ada beberapa kader Nasdem yang duduk sebagai menteri.

"Karena itu maka di samping mempersiapka kader-kader legislatif yang terpilih, Nasdem akan persiapkan calon-calon di pemerintahan. Seperti yang dilakukan Bu Siti (Nurbaya Bakar) ini yang telah mengabdi dengan baik di pemerintah," lanjut Wapres.

Baca juga: Wapres Kalla Beri Tumpeng ke Maruf Amin: Ini Praserah Terima Jabatan...

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PKS Dinilai Berpeluang Jadi 'Market Leader' di Antara Partai Oposisi

PKS Dinilai Berpeluang Jadi "Market Leader" di Antara Partai Oposisi

Nasional
Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Nasional
KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

Nasional
Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Nasional
Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Nasional
Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Nasional
Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Nasional
Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga 'Positive Thinking' Sandiaga Uno

Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga "Positive Thinking" Sandiaga Uno

Nasional
KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Bupati Cirebon

KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Bupati Cirebon

Nasional
Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Nasional
Komnas HAM: Seolah Semua Jawaban Persoalan Papua Bisa Tuntas dengan Infrastruktur

Komnas HAM: Seolah Semua Jawaban Persoalan Papua Bisa Tuntas dengan Infrastruktur

Nasional
Terkait Portal Aduan Radikalisme, Wapres Sebut Laporan Tak Boleh Asal Tindak

Terkait Portal Aduan Radikalisme, Wapres Sebut Laporan Tak Boleh Asal Tindak

Nasional
PT Len Industri Nyatakan Siap Dukung Alutsista TNI

PT Len Industri Nyatakan Siap Dukung Alutsista TNI

Nasional
Jokowi Singgung Jaksa Nakal, Jaksa Agung: Kalau Tak Bisa Dibina, Saya Binasakan

Jokowi Singgung Jaksa Nakal, Jaksa Agung: Kalau Tak Bisa Dibina, Saya Binasakan

Nasional
Pasangan Tak Diizinkan Nikah jika Belum Lulus Pembekalan, Kemenko PMK: Gagasan Ini Masih Dipersiapkan

Pasangan Tak Diizinkan Nikah jika Belum Lulus Pembekalan, Kemenko PMK: Gagasan Ini Masih Dipersiapkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X