Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gaduh Partai Golkar Jelang Munas...

Kompas.com - 19/07/2019, 08:26 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menuturkan bahwa hingga saat ini partainya belum menggelar rapat pleno terkait pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas). Rencananya Munas akan berlangsung pada Desember 2019.

Hal itu ia ungkapkan dalam menanggapi empat kader partai Golkar yang mendeklarasikan diri sebagai calon ketua umum.

"Munas Partai Golkar masih bulan Desember 2019. Pleno DPP Partai Golkar saja belum digelar," ujar Ace saat dihubungi Kompas.com, Kamis (18/7/2019).

Dilansir dari Antara, deklarasi bersama dilakukan sejumlah kader Partai Golkar pada Kamis (18/7/2019).

Baca juga: Empat Kader Golkar Deklarasi Caketum, Ace Minta Jangan Buat Gaduh

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2019).KOMPAS.com/Haryantipuspasari Ketua DPR RI Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2019).
Setidaknya empat orang yang menyatakan siap maju sebagai caketum periode mendatang. Mereka adalah Bambang Soesatyo, Ali Yahya, Ulla Nuchrawatty, dan Marlinda Irwanti.

Bambang Soesatyo saat ini menjabat sebagai ketua DPR. Di partai, dia menjabat sebagai wakil koordinator bidang pratama.

Ali Yahya merupakan Ketua Umum Satuan Karya Ulama Partai Golkar. Dia mengatakan, dari seluruh calon, hanya dirinya calon ketua umum yang memiliki hak suara dalam munas karena menjadi pengurus organisasi sayap partai.

Sementara itu, Ulla Nuchrawatty adalah mantan Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar. Dalam sambutannya, Ulla menyampaikan komitmennya untuk menjalankan visi-misi Partai Golkar dan tidak akan membeda-bedakan kader.

Sedangkan Marlinda Irwanti dalam kesempatan itu menyampaikan harapannya untuk dapat membawa Partai Golkar sebagai partai nomor satu pada 2024 mendatang.

Acara yang digagas kader muda Partai Golkar itu rencananya akan mengundang tiga calon ketua umum lain, yaitu Indra Bambang Utoyo, Ridwan Hisyam, dan calon petahana Airlangga Hartarto. Namun, ketiganya tampak berhalangan hadir.

Ace mengatakan, setiap kader memiliki hak untuk mengajukan diri sebagai calon ketua umum. Namun, hendaknya deklarasi dilakukan dalam momentum yang tepat.

Umumnya, jadwal penyelenggaraan Munas dibahas dan ditetapkan melalui Rapat Pleno DPP.

Baca juga: Jelang Munas, 4 Kader Partai Golkar Deklarasi Maju sebagai Calon Ketum

Deklarasi kader yang ingin maju sebagai calon ketua umum selanjutnya dilakukan setelah Rapat Pleno DPP memutuskan penyelenggaraan Munas.

Di sisi lain, Ace menilai deklarasi yang dilakukan oleh sejumlah kader beberapa bulan sebelum Munas justru menimbulkan kegaduhan.

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2019)KOMPAS.com/Haryantipuspasari Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2019)
Sebab, kata Ace, lembaga yang menyelenggarakan deklarasi tersebut tidak terdapat dalam struktur kepengurusan Partai Golkar.

Halaman:


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com